PANDEGLANG.klikviral.com  – Soal adanya dugaan kegiatan fiktif pada pemeliharaan rutin jalan dan jembatan UPT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (PJJ) Wilayah Pandeglang Dinas PUPR Provinsi Banten tahun anggaran 2021 dan 2022, kepercayaan publik terhadap kinerja dan perilaku pejabat PUPR Provinsi Banten mulai terkikis, bahkan nyaris hilang.

Menanggapi bungkamnya pejabat PUPR Provinsi Banten ketika dimintai keterangan berulang kali oleh awak media, warga Pandeglang dan Kota Serang geram. 

Adi salah seorang warga Kabupaten Pandeglang, mengaku terkejut dengan adanya dugaan tersebut. Sebab, daerah dengan kondisi infrastruktur buruk sudah melekat dalam benak dan pemikiran, bahkan telah menjadi suatu kebiasaan masyarakat menghadapi jalan rusak. Namun, ia tidak menyangka kerusakan jalan yang terkesan diabaikan itu salah satunya diakibatkan kegiatan perawatan jalan dan jembatan fiktif.

“Kami memang sudah terbiasa dengan jalan rusak, karena maklum dengan kondisi anggaran pemerintah. Tapi jika benar dikorupsi dan tidak dilaksanakan perbaikan, tetapi anggaran terserap, sungguh miris dengan perilaku oknum yang melakukannya,” katanya, Senin (13/03/2023).

Menurut Yeyen, sikap oknum pejabat yang melakukan dugaan tersebut, telah kehilangan nuraninya melihat kondisi jalan Provinsi di wilayah Pandeglang. Untuk itu, ia meminta agar Gubernur Banten mengganti pejabat itu dengan orang yang amanah.

“Pejabat seperti itu sebaiknya usir saja dari Banten, ganti dengan orang yang bisa mengemban amanah rakyat. Kami minta Gubernur melihat kondisi ini, dan menyelidiki serta memproses persoalan yang dapat merugikan masyarakat,” ungkapnya.

Senada dikatakan Tuti warga lainnya. Prilaku oknum pejabat itu, seolah mementingkan keuntungan pribadi tanpa melihat kondisi pembangunan di Banten untuk kepentingan masyarakat banyak. Persoalan tersebut tentu harus menjadi perhatian serius dari Kepala Daerah demi kenyamanan bersama.

“Kalau benar terjadi seperti ini, para pejabat PUPR ini harus mendapatkan pendidikan lagi bagaimana mengemban amanah publik dan bertanggung jawab pada jabatannya. Apalagi kalau hanya diam, ini seolah membenarkan dugaan ini. Bisa jadi belum layak untuk menjadi pejabat,” ujarnya. 

Bungkamnya para pejabat PUPR baik UPT PJJ hingga Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten, seolah bertentangan dengan yang dikatakan Asisten Daerah (Asda) III Pemprov Banten Deni Hermawan yang mengatakan pihaknya sebagai pelaksana pemerintahan, akan memprioritaskan yang berhubungan dengan kebijakan publik.

“Pelayanan publik adalah tugas kita semua sebagai pelaksana pemerintahan kita harus melakukan itu,” katanya saat menghadiri diskusi Kelompok Kerja Wartawan Provinsi Banten.

Sebelumnya diberitakan, soal bungkamnya pejabat UPT Perawatan Jalan dan Jembatan (PJJ) Dinas PUPR Provinsi Banten wilayah Pandeglang, Ombudsman Perwakilan Banten mengaku akan segera memanggil pejabat terkait guna meminta klarifikasi mengenai dugaan permasalahan tersebut.

Kepala Ombudsman Perwakilan Banten Fadli Afriadi mengatakan, jika memang terjadi persoalan kendala dalam ha pelayanan publik, salah satunya soal infrastruktur, silahkan langsung melaporkan kepada ombudsman. Untuk itu, ia mengaku pihaknya akan segera melakukan pemanggilan terhadap pejabat terkait yakni PUPR Provinsi Banten guna dimintai keterangan lebih lanjut.

“Terimakasih infonya, kami akan panggil pejabat PUPR Provinsi Banten dalam waktu dekat. Sebelum Ramadhan,” tegasnya usai diskusi di Sekretariat Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten, Kamis (09/03/2023).

Fadli juga mengatakan, jika pelayanan publik yang dalam hal ini dugaan kegiatan perawatan jalan dan jembatan fiktif tahun anggaran 2021 dan 2022 sudah mengganggu pelayanan publik dan merugikan masyarakat, tentu pihaknya akan melakukan kajian lebih lanjut.

“Akan kita pelajari lebih dulu soal dugaan permasalahan ini. Jika benar terjadi, kami akan Carikan solusinya usai mendapat keterangan dari pihak PUPR,” ujarnya.

Yeyen – Dn

PANDEGLANG.klikviral.com  – Soal adanya dugaan kegiatan fiktif pada pemeliharaan rutin jalan dan jembatan UPT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (PJJ) Wilayah Pandeglang Dinas PUPR Provinsi Banten tahun anggaran 2021 dan 2022, kepercayaan publik terhadap kinerja dan perilaku pejabat PUPR Provinsi Banten mulai terkikis, bahkan nyaris hilang.

Menanggapi bungkamnya pejabat PUPR Provinsi Banten ketika dimintai keterangan berulang kali oleh awak media, warga Pandeglang dan Kota Serang geram. 

Adi salah seorang warga Kabupaten Pandeglang, mengaku terkejut dengan adanya dugaan tersebut. Sebab, daerah dengan kondisi infrastruktur buruk sudah melekat dalam benak dan pemikiran, bahkan telah menjadi suatu kebiasaan masyarakat menghadapi jalan rusak. Namun, ia tidak menyangka kerusakan jalan yang terkesan diabaikan itu salah satunya diakibatkan kegiatan perawatan jalan dan jembatan fiktif.

“Kami memang sudah terbiasa dengan jalan rusak, karena maklum dengan kondisi anggaran pemerintah. Tapi jika benar dikorupsi dan tidak dilaksanakan perbaikan, tetapi anggaran terserap, sungguh miris dengan perilaku oknum yang melakukannya,” katanya, Senin (13/03/2023).

Menurut Yeyen, sikap oknum pejabat yang melakukan dugaan tersebut, telah kehilangan nuraninya melihat kondisi jalan Provinsi di wilayah Pandeglang. Untuk itu, ia meminta agar Gubernur Banten mengganti pejabat itu dengan orang yang amanah.

“Pejabat seperti itu sebaiknya usir saja dari Banten, ganti dengan orang yang bisa mengemban amanah rakyat. Kami minta Gubernur melihat kondisi ini, dan menyelidiki serta memproses persoalan yang dapat merugikan masyarakat,” ungkapnya.

Senada dikatakan Tuti warga lainnya. Prilaku oknum pejabat itu, seolah mementingkan keuntungan pribadi tanpa melihat kondisi pembangunan di Banten untuk kepentingan masyarakat banyak. Persoalan tersebut tentu harus menjadi perhatian serius dari Kepala Daerah demi kenyamanan bersama.

“Kalau benar terjadi seperti ini, para pejabat PUPR ini harus mendapatkan pendidikan lagi bagaimana mengemban amanah publik dan bertanggung jawab pada jabatannya. Apalagi kalau hanya diam, ini seolah membenarkan dugaan ini. Bisa jadi belum layak untuk menjadi pejabat,” ujarnya. 

Bungkamnya para pejabat PUPR baik UPT PJJ hingga Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten, seolah bertentangan dengan yang dikatakan Asisten Daerah (Asda) III Pemprov Banten Deni Hermawan yang mengatakan pihaknya sebagai pelaksana pemerintahan, akan memprioritaskan yang berhubungan dengan kebijakan publik.

“Pelayanan publik adalah tugas kita semua sebagai pelaksana pemerintahan kita harus melakukan itu,” katanya saat menghadiri diskusi Kelompok Kerja Wartawan Provinsi Banten.

Sebelumnya diberitakan, soal bungkamnya pejabat UPT Perawatan Jalan dan Jembatan (PJJ) Dinas PUPR Provinsi Banten wilayah Pandeglang, Ombudsman Perwakilan Banten mengaku akan segera memanggil pejabat terkait guna meminta klarifikasi mengenai dugaan permasalahan tersebut.

Kepala Ombudsman Perwakilan Banten Fadli Afriadi mengatakan, jika memang terjadi persoalan kendala dalam ha pelayanan publik, salah satunya soal infrastruktur, silahkan langsung melaporkan kepada ombudsman. Untuk itu, ia mengaku pihaknya akan segera melakukan pemanggilan terhadap pejabat terkait yakni PUPR Provinsi Banten guna dimintai keterangan lebih lanjut.

“Terimakasih infonya, kami akan panggil pejabat PUPR Provinsi Banten dalam waktu dekat. Sebelum Ramadhan,” tegasnya usai diskusi di Sekretariat Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten, Kamis (09/03/2023).

Fadli juga mengatakan, jika pelayanan publik yang dalam hal ini dugaan kegiatan perawatan jalan dan jembatan fiktif tahun anggaran 2021 dan 2022 sudah mengganggu pelayanan publik dan merugikan masyarakat, tentu pihaknya akan melakukan kajian lebih lanjut.

“Akan kita pelajari lebih dulu soal dugaan permasalahan ini. Jika benar terjadi, kami akan Carikan solusinya usai mendapat keterangan dari pihak PUPR,” ujarnya.

Yeyen – Dn