Aksi Damai Perkumpulan Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS)

BANTEN, klikviral.com – Perkumpulan Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS) menggelar Aksi Demonstrasi bersama Buruh Baitul Quran dan Masyarakat Banten.

Bertempat di depan gedung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Provinsi Banten, DInas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, dan Kanwil Kemenag Banten, di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Kamis (16/02/2023)

Saeful Bahri Ketua Umum Perkumpulan Gerakan Moral Anti Kriminalitas mengatakan kepada awak media,”Aksi damai yang kami laksanakan pada hari ini tidak lain adalah untuk menginginkan transparansi di kepemerintahan provinsi Banten,” ucapnya

“Dimana hal tersebut menjadi sebuah pemicu langsung atas pemberitaan di beberapa media,” imbuhnya

Saeful Bahri menegaskan, ada beberapa tuntutan yang kami ajukan yaitu

1. Menuntut Dinas PRKP provinsi Banten agar bertanggung jawab dan menyelesaikan adanya dugaan tidak dibayarnya upah pekerja proyek pembangunan Islamic center (Baitul Qur’an) yang jelas2 item upah pekerja ada dalam Rencana Biaya Anggaran ( RAB ) pada pekerjaan yang menghabiskan anggaran 75 Milyar.

2. Meminta Dinas PRKP Provinsi Banten agar memberikan sanksi kepada PT. Total Cakra Alam selaku pelaksana Islamic Center yang diduga telah melakukan penggelapan upah pekerja.

3. Meminta Dinas PRKP Provinsi Banten agar bertanggung jawab atas dugaan keterlambatan pekerjaan dilapangan yang tidak sesuai dengan aturan.

4. Menuntut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten terkait dugaan manipulasi dana bantuan Direktur Jenderal Vokasi tahun 2021 dan 2022 untuk beberapa SMK di Banten.

5. Menuntut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yang di duga tidak menjalankan tugas sesuai dengan Juknis pada dana bantuan Direktur Jenderal Vokasi tahun 2021 dan 2022 untuk beberapa SMK di Banten.

6. Meminta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten mengeveluasi kinerja dari Kepala Bidang SMK yang tidak kooperatif.

7. Meminta Kakanwil Kemenag memeriksa pengeluaran biaya iklan Kemenag tahun 2022.

8. Menuntut Kanwil Kemenag Membayar seluruh Hutang Iklan kepada seluruh media yang belum di bayarkan sampai saat ini.

“Kepada pemangku kebijakan jangan sampai tutup mata dengan keadaan yang terjadi didalam tubuh kepemerintahan provinsi Banten yang akan menciderai penguatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, kualitas pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dan profesionalisme SDM aparatur,” harapnya 

“Dengan adanya aksi damai yang kami laksanakan pada hari ini adalah wujud nyata bahwa kami sebagai lembaga merupakan perwakilan dari aspirasi masyarakat Banten,” tutupnya

Jandan  – RG