SERANG – Sejumlah aktivis meminta agar Bupati Serang mencopot jabatan Camat Mancak Euis Linda Mutia. Hal itu karena Camat dianggap gagap Informasi terhadap awak media ketika dikonfirmasi mengenai dugaan permasalahan pembangunan jalan Desa di Kampung Kadu Payung, Desa Bale Kencana, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang tahun 2025.
Ketua Umum (Ketum) Perkumpulan Gerakan Moral Anti Kriminalitas (Gmaks) Saeful Bahri mengatakan, jika tidak dapat memberikan tanggapan mengenai pembinaan terhadap desa yang diduga bermasalah kepada awak media, sebaiknya dicopot dari jabatan.
“Harusnya bisa terbuka terhadap informasi digital. Jangan justru diam saja dan tidak menjawab ketika dikonfirmasi,” ujarnya, Kamis (11/12/2025).
Untuk itu, Saeful Bahri mengaku pihaknya akan melakukan aksi Unjuk Rasa (Unras) di kantor Bupati Serang menuntut pemeriksaan dan pencopotan Camat Mancak.
“Pekan depan jika belum ada reaksi dari Pemkab Serang, kami akan gelar aksi demo menuntut sikap tegas dari Bupati Serang,” tegasnya.
Sebelumnya diketahui Camat Mancak Euis Linda Mutia memilih bungkam dan tidak menanggapi ketika dikonfirmasi awak media mengenai tanggapannya sebagai pembina dan pengawas administrasi dana desa.
Bahkan, Kepala Desa Bale Kencana, Kecamatan Mancak Kabupaten Serang, Iyus tidak mau memberitahukan total anggaran, volume pekerjaan, jenis aspal yang digunakan, termasuk alasan pelaksanaan dilakukan secara swakelola.
Namun, Iyus membenarkan pihaknya telah melakukan repair jalan dengan cara patching yakni perbaikan pada retakan. Namun ketika ditanya kualitas, ia mengaku kondisinya baik.
“Swakelola, baru saja pekerjaan di repair. Bagus (red-kualitas) cuma ada retak dikit di repair lagi,” ujarnya.
Padahal, proyek tersebut diduga tidak berkualitas meskipun dikerjakan secara swakelola.
Ketua Umum (Ketum) lembaga Perkumpulan Gerakan Moral Anti Kriminalitas (Gmaks), Saeful Bahri mengatakan, dengan tidak ditanggapinya pertanyaan awak media oleh Camat Mancak, sekolah menandakan ketidakpedulian seorang pimpinan wilayah terhadap penggunaan dana desa. Padahal, Camat bertugas sebagai pembina dan pengawas admistrasi desa.
“Kalau Camat nya saja acuh, tentu sekolah memberikan peluang kepada oknum untuk berbuat masalah. Harusnya, setiap anggaran pemerinta kan dapat diawasi bersama,” ujarnya.
Untuk itu, Saeful Bahri mengaku pihaknya semakin kuat menduga jika proyek itu benar bermasalah. Karenanya, ia akan meminta Inspektorat melakukan audit terhadap kegiatan tersebut secara rinci.
“Kami minta Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Banten memeriksa kegiatan itu dengan detail. Khawatir terindikasi kerugian negara,” katanya. (Nar)
