SERANG – Proyek pengadaan layanan internet untuk SMA dan SMK Negeri di wilayah Kabupaten Serang kini berada di bawah sorotan tajam. Perkumpulan Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS) mencium adanya ketidakwajaran dalam pemilihan paket data oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo SP) Provinsi Banten yang berpotensi memboroskan anggaran negara.
Diskominfo SP Banten diduga sengaja memilih paket Internet Internasional yang mahal untuk kebutuhan sekolah yang sejatinya cukup dilayani oleh koneksi Domestik.
“Ibarat Beli Durian Lokal di Pasar Impor, kebutuhannya lokal tapi pengadaannya internasional.”
Ketua GMAKS, Saeful Bahri, mengibaratkan kejanggalan ini seperti seseorang yang mencari durian lokal namun sengaja pergi ke pasar buah impor dengan harga berkali-kali lipat.
Menurut Saeful, kebutuhan internet di sekolah-sekolah di Kabupaten Serang mayoritas digunakan untuk aplikasi administrasi kementerian dan pemerintah daerah yang semuanya berbasis server nasional. Bahkan, platform besar seperti Google, YouTube, dan media sosial lainnya sudah memiliki server lokal di Indonesia.
“Logikanya, saat mencari penyedia internet untuk sekolah, Diskominfo pasti melihat di direktori Fiber Optik Domestik. Mengapa ini malah melihat di direktori Fiber Optik Internasional? Ini tidak nyambung,” ujar Saeful dalam keterangan resminya kepada Klikviral.com
Hasil penelusuran GMAKS pada platform e-Katalog mengungkapkan data yang mengejutkan terkait PT STP, perusahaan penyedia (ISP) yang dipilih untuk melayani 27 sekolah di Kabupaten Serang:
- Produk Domestik PT STP: Hanya menyediakan paket seharga Rp2.150.000 (namun bukan spesifikasi dedicated).
- Produk Internasional PT STP: Menyediakan paket 30 mbps dedicated seharga Rp6.200.000.
Diskominfo SP Banten memilih produk internasional seharga Rp6,2 juta tersebut. Padahal, jika mencari di direktori Domestik, banyak ISP lain yang menawarkan spesifikasi serupa (30 mbps dedicated) dengan harga jauh di bawah angka tersebut.
Kejanggalan semakin menguat ketika membandingkan pengadaan di wilayah lain. Data menunjukkan bahwa untuk wilayah Pandeglang, Lebak, dan Kota Serang, pengadaan internet sekolah diambil dari direktori Fiber Optik Domestik.
Muncul pertanyaan besar: Mengapa hanya Kabupaten Serang yang “diarahkan” ke direktori Internasional yang lebih mahal?
Proyek bertajuk Beban Kawat/Faksmili/Internet/TV Berlangganan wilayah Kabupaten Serang ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp1,94 miliar. Dengan adanya temuan ini, GMAKS mendesak Inspektorat Provinsi Banten untuk segera melakukan audit tujuan tertentu.
“Audit ini ditujukan untuk mencari tahu alasan pindah belanja dari ‘Pasar Rau’ ke ‘Harco Mangga Dua’. Apakah mereka nyasar atau ada yang memandu? Tidak mungkin tim yang mengeklik pesanan itu berangkat tanpa ada yang ‘mengongkosi’,” pungkas Saeful Bahri.
