banten

Lantaran Bahan Material Berserakan di Tepi Jalan Tanpa Rambu Hingga Pekerjaan Terkesan Asal Jadi, Pembangunan Trotoar Sempu-Boru Diduga Bermasalah 

Published on

SERANG – Proyek pembangunan trotoar atau pedestrian di sepanjang jalan Sempu – Boru, terkesan dikerjakan asal jadi tanpa mengutamakan kualitas. Bahkan, bahan material seperti Paving Blok, Kanstin Beton, hingga pasir, berserakan di tepi jalan tanpa dipasang rambu-rambu. Hal itu dinilai dapat membahayakan pengendara dimalam hari.

Pantauan awak media, sepanjang jalan tersebut tampak paving blok disimpan sengaja di tepi jalan guna memudahkan pekerja saat pemasangan. Namun hal itu dapat membahayakan pengendara yang melintas karena tanpa adanya rambu-rambu sebagai peringatan. Bahkan hasil pekerjaan tampak acak-acakan terkesan asal jadi.

Feri (37) Salah seorang pengendara mengatakan, jalur tersebut merupakan Kawasan padat kendaraan, sehingga dengan adanya bahan material yang diletakan asal di pinggir jalan, mengganggu para pengendara, sehingga kerap membuat kemacetan.

“Kalau siang bisa bikin macet. Apalagi di Lampu merah simpang Cipocok. Lalu malam harinya karena tidak ada lampu atau pun rambu sebagai penanda, khawatir bisa memicu kecelakaan. Jadi pengendara yang lewat harus hati-hati,” ujarnya, Selasa (17/11/2026).

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Gerakan Moral Anti Kriminalitas (Gmaks) Saeful Bahri mengatakan, tindakan meletakkan material proyek secara sembarangan di pinggir atau badan jalan tanpa rambu peringatan, secara tegas hal itu telah melanggar aturan.

“Dalam pekerjaan konstruksi jalan (termasuk proyek pemerintah daerah seperti di ruas Sempu–Boru), pelanggaran ini menyangkut dua aspek hukum sekaligus: pelanggaran lalu lintas dan pelanggaran kontrak/standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) konstruksi,” jelasnya.

Berikut adalah rincian aturan yang dilanggar beserta dasar hukumnya:

  1. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU No. 22 Tahun 2009)

Menumpuk material di bahu atau badan jalan yang mengganggu kelancaran dan membahayakan pengguna jalan termasuk perbuatan yang merusak/mengganggu fungsi jalan:

  • Pasal 28 ayat (1): Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan.
  • Pasal 274 ayat (1): Pelanggar ketentuan Pasal 28 ayat (1) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
  • Pasal 275 ayat (1): Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan, dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00.
  1. Peraturan Menteri PUPR tentang SMKK (Permen PUPR No. 10 Tahun 2021)

Dalam dokumen kontrak proyek konstruksi pemerintah, kontraktor wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) yang anggarannya sudah dibayarkan oleh negara dalam komponen biaya K3. Kewajiban penyedia jasa meliputi:

  • Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (Traffic Management): Kontraktor wajib memasang rambu peringatan sementara (seperti rambu “Hati-Hati Ada Pekerjaan Jalan”), traffic cone, pembatas (water barrier atau pagar pengaman proyek), serta lampu penerangan atau rotary lamp untuk visibilitas di malam hari.
  • Penempatan Material (Material Storage): Material tidak boleh diletakkan di area lalu lintas aktif tanpa zona penyangga (buffer zone) dan pengaman agar tidak memicu kecelakaan lalu lintas (blind spot atau tabrakan).
  1. Sanksi Kontraktual dan Pertanggungjawaban Hukum

Apabila kontraktor mengabaikan aturan ini di lapangan:

  • Teguran hingga Pemutusan Kontrak: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Konsultan Pengawas berhak memberikan surat teguran tertulis, menahan pencairan termin/pembayaran (khususnya item mata pembayaran SMKK/K3), hingga menghentikan sementara pekerjaan jika dinilai membahayakan publik.
  • Tanggung Jawab Pidana/Perdata jika Terjadi Kecelakaan: Jika tumpukan material tanpa rambu tersebut menyebabkan pengendara menabrak dan mengalami luka berat atau meninggal dunia, pihak pelaksana lapangan/kontraktor dapat dijerat pasal kelalaian (Pasal 359 atau 360 KUHP) dan wajib menanggung ganti rugi kepada korban. (dinar)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Exit mobile version