Sejumlah PKBM Di Kabupaten Serang Diduga Bermasalah 

SERANG,klikviral.com – Sejumlah lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) pendidikan kesetaraan di Kabupaten Serang diduga bermasalah. Pasalnya Sarana dan Prasarana (Sarpras ) yang tercatat dalam laporan Dapodik, diduga telah dimanipulasi, termasuk kuat adanya dugaan siswa fiktif.

Berdasarkan hasil investigasi, ditemukan adanya dugaan sistem joki bagi para siswa PKBM, siswa fiktif yang mencapai ratusan dalam satu lembaga PKBM, tidak sesuai fakta antara laporan Dapodik baik dari jumlah siswa hingga Sarana dan Prasarana (Sarpras), hingga manipulasi laporan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) pendidikan kesetaraan termasuk pembelanjaan Siplah. Dengan begitu, kuat dugaan banyaknya permasalahan dalam pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) pada PKBM.

Salah satu yang diduga bermasalah, yakni PKBM Maharani di Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang, seperti yang tercantum dalam laporan Dapodik sebanyak 545 siswa, dan memiliki 5 ruang kelas, dengan 26 guru dan dua tenaga pendidik. Namun, kondisi dilapangan diduga tidak sesuai laporan.

Salah seorang pengurus yayasan di PKBM Maharani yang enggan disebutkan namanya mengatakan, jika kegiatan Belajar Mengajar diliburkan sementara pada bulan Ramadhan, ditambah ketua yayasan tidak berada di lokasi.

“Libur sampai pertengahan puasa. Kebetulan ibunya (red-pemilik yayasan) sedang ke Jawa,” ujar

Menanggapi hal itu, seorang aktivis di Serang, Gunawan mengatakan, dengan adanya temuan di beberapa Kecamatan, diduga kuat adanya dugaan manipulasi pelaporan pada Dapodik, baik untuk Sarpras maupun dugaan kuat mengenai siswa fiktif hanya untuk menambah besaran bantuan Dana Operasional Penyelenggaraan (BOP) pendidikan kesetaraan.

“Setelah tim kami turun ke lapangan untuk mencocokan data, ternyata ditemukan beberapa lembaga yang melaporkan dalam Dapodik memiliki ruang kelas hingga puluhan, dan ratusan siswa, diduga itu tidak sesuai fakta lapangan,” jelasnya.

Bahkan, masyarakat yang berada disekitar lokasi tidak mengetahui jika ada aktivitas KBM pada PKBM, padahal jumlah siswanya mencapai ratusan. Sebab, idealnya jika lembaga PKBM benar memiliki siswa sampai ratusan orang dan melaksanakan KBM minimal dua kali dalam satu Minggu, maka hal itu akan mendongkrak ekonomi masyarakat.

“Logikanya, kalau ada aktivitas siswa sampai ratusan, masyarakat sekitar kan bisa jualan pada saat pelaksanaan PKBM. Tapi ini banyak warga yang justru dekat lokasi PKBM tidak tahu. Jelas ini diduga kuat banyak siswa fiktif hanya untuk meningkatkan penerimaan dari BOP,” ungkapnya.

Untuk itu, Gunawan meminta agar pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Serang bertanggungjawab atas permasalahan tersebut. Sebab, untuk pendirian dan pengawasannya dianggap lemah.

“Ini menunjukan lemahnya pengawasan dari Dindikbud Kabupaten Serang. Jadi, pejabat yang berwenang harus bertanggungjawab. Bisa jadi ini sudah terjadi sejak lama, bahkan ada indikasi kerugian negara,” tegasnya. (Feri/dnr)