BANTEN, klikviral.com – Menyikapi kondisi berbagai pelaksanaan kegiatan di ruang lingkup OPD di Dinkes Banten, terutama pada pelaksanaan pembangunan Gedung RSUD Labuan dan pengadaan di RSUD Labuan, hendaknya pihak Aparat Penegak Hukum (APH) harus jeli dan menelisik lebih mendalam lagi terhadap kondisi ini, demikian dikatakan Sekjend DPN Solmet, Kamaludin kepada beberapa awak media.
Sebelumnya sudah diberitakan, bahwa dari Pembangunan IPAL di RSUD Labuan hingga pelaksanaan pengadaan E Katalog di RSUD Labuan diduga banyak kejanggalannya, dan proses ini tentunya harus menjadi atensi hukum dari pihak APH, dan menurut Kamal, dirinya berkeyakinan, bahwa proses ini ke depan akan menjadi peristiwa hukum pada OPD tersebut.
Disisi lain, Kamal berharap kepada APH, terutama KPK, untuk segera memanggil Kepala Dinas Kesehatan Prop. Banten, dr. Ati Pramuji Astuti, terkait yang baru-baru ini viral terkait Laporan Harta Kekayaan dan Penyelenggara Negara (LHKPN), yang nilainya kekayaannya cukup fantastis sebesar 23,1 M sebagai seorang Kepala Dinas. “Hukum harus ditegakkan secara adil, sebagai pembanding, dengan harta kekayaan seorang Kepala Dinas Kesehatan Lampung yang masih dibawah Kadinkes Banten saja, karena viralnya harta kekayaannya sampai dipanggil oleh KPK,”ujar Kamaludin.
Untuk itu, pada kesempatan ini, Kamaludin menyatakan keprihatinannya terhadap apa yang ditampilkan dan dilakukan pada tataran regulasi oleh seorang Kadinkes Banten ini, terlihat terjadi ketimpangan terhadap kondisi masyarakat Banten yang saat ini masih sangat membutuhkan hidup layak dari sisi Pendidikan dan Kesehatan dasar, namun dengan apa yang dilakukannya seakan hanya mementingan dirinya sendiri dan kelompoknya saja.
“Kami sedang mempersiapkan diri, dan dalam waktu dekat, kami akan menyuarakan aspirasi dan laporan ini kepada Pak Pj Gub, Kejati Banten hingga KPK, melalui Gerakan moral parlemen Jalanan, biar publik tahu kondisi obyektifitas yang sebenarnya terjadi pada dinas ini,”tegas Kamaludin seraya mengakhiri perbincangan dengan menyatakan, usut tuntas pelaksanaan pembangunan hingga pengadaan yang ada di RSUD Labuan.