SERANG – Sejumlah aktivis di Provinsi Banten bersiap menggelar petisi sekaligus membentuk koalisi untuk aksi unjuk rasa. Tujuannya meminta Gubernur Banten Andra Soni segera mencopot Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) serta Kepala Biro Barang dan Jasa (Barjas) Pemprov Banten. Hal itu disebabkan bungkamnya kedua pejabat tersebut atas dugaan permasalahan pada tiga paket proyek bahan bangunan rumah rusak sedang di lingkup Dinas PRKP dengan total nilai mencapai Rp2.634.554.832. Berdasarkan data LPSE Provinsi Banten, ketiga pemenang lelang tercatat beralamat di lokasi yang sama dengan nama perusahaan yang nyaris serupa.
Rahmat Gunawan selaku perwakilan Koalisi Aksi Rakyat (Koar) menyampaikan pihak koalisi akan melayangkan surat resmi ke Gubernur sekaligus menyiapkan aksi unjuk rasa.
“Kami minta agar Kepala Dinas PRKP Banten dan Kepala Biro Barjas dinonjobkan. Menurut penilaian kami, keduanya sudah tidak layak menjadi pejabat publik. Kami akan siapkan petisi dan aksi unjuk rasa untuk mendesak hal tersebut,” ujar Rahmat Gunawan, Minggu (15/11/2026).
Sementara itu, Asep, aktivis pendukung koalisi menyoroti sikap pejabat yang dinilai kerap bungkam dan menutup akses konfirmasi media.
“Kami minta para pejabat di Pemprov Banten bersikap transparan, bukan justru menghindar saat dimintai keterangan, bahkan memblokir nomor awak media yang mengkonfirmasi. Kalau pejabat tidak mau memberikan informasi ke masyarakat, minta Gubernur segera mencopot jabatannya,” ujar Asep.
Ketua Umum Gerakan Moral Anti‑Kriminalitas (GMaks), Saeful Bahri memaparkan detail dugaan pelanggaran yang terlihat dari dokumen LPSE. Dia menegaskan semua itu masih dugaan dan meminta lembaga berwenang turun tangan memeriksa.
“Dari data LPSE kami menduga ada indikasi persekongkolan tender, kemungkinan pinjam bendera perusahaan, serta kelalaian Pokja Pemilihan memverifikasi pemilik manfaat perusahaan pemenang. Kami minta Inspektorat, BPKP, KPPU, dan Pokja LPSE memeriksa semua dokumen lelang. Kalau terbukti, semua pihak yang terlibat harus diproses sesuai undang‑undang,” jelas Saeful Bahri.
Karena itu, Saeful Bahri menegaskan pihaknya bersama sejumlah aktivis akan membuat petisi dan aksi gabungan kepada Gubernur Banten menuntut agar kedua pejabat tersebut dicopot dari jabatannya.
“Kalau masih tidak ada tindakan tegas dari Gubernur Banten Andra Soni, kami akan gelar UNRAS dan membuat petisi,” tegasnya.
Sampai berita ini terbit, pihak Dinas PRKP, Biro Barjas, maupun Pemerintah Provinsi Banten belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan pencopotan pejabat tersebut. (Dinar)
