SERANG – Akibat kerap bungkam dan memblokir nomor awak media ketika dikonfirmasi, sejumlah aktivis di Provinsi Banten meminta agar Gubernur Banten segera mencopot Kepala Biro Barang dan Jasa (Barjas) serta Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP).
Tuntunan tersebut menyusul berulang kali terjadi temuan dugaan permasalahan, namun tidak adanya transparansi terhadap publik melalui awak media, termasuk dugaan pelanggaran dalam proses lelang tiga paket proyek bahan bangunan rumah konvensional rusak sedang di lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Provinsi Banten dengan total nilai Rp2.634.554.832. Data LPSE Provinsi Banten mencatat ketiga pemenang lelang beralamat di lokasi yang sama, Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 3, Desa Menes, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, dengan nama perusahaan yang nyaris serupa.
Rahmat Gunawan Koalisi Aksi Rakyat (Koar) menyatakan sikap pihaknya akan melayangkan surat resmi dan aksi Unjuk Rasa (UNRAS) menuntut pencopotan kedua jabatan tersebut.
“Kami minta agar Kepala Dinas PRKP Banten dan Kepala Biro Barjas dinon job kan karena dianggap tidak layak menjadi pejabat yang merupakan publik figur,” ujarnya, Kamis (12/11/2026).
Senada dikatakan Asep aktivis lainnya. Iya meminta agar para pejabat di Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Banten dapat bersikap transparan, bukan justru menghindar memberikan informasi kepada publik.
“Kalau ada pejabat yang tidak mau memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat, kami minta Gubernur segera mencopot jabatannya,” ungkapnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Gerakan Moral Anti‑Kriminalitas (GMaks), Saeful Bahri, menyampaikan bahwa pola yang terlihat dari dokumen LPSE memunculkan dugaan‑dugaan pelanggaran prosedur pengadaan barang dan jasa. Dia menyebut ada dugaan persekongkolan tender (bid rigging) sesuai ketentuan undang‑undang larangan persaingan usaha, dugaan pinjam bendera perusahaan, serta dugaan kelalaian Pokja Pemilihan dalam memverifikasi pemilik manfaat (beneficial owner) dari ketiga perusahaan pemenang.
“Kami menegaskan ini adalah dugaan berdasarkan data yang kami peroleh dari situs resmi LPSE. Kami menduga ada indikasi persekongkolan antar penyedia untuk mengatur pemenang lelang, ada kemungkinan pinjam bendera perusahaan, dan kelalaian petugas pengadaan dalam memeriksa keterkaitan istimewa antar peserta lelang. Itu yang kami minta instansi berwenang periksa secara mendalam,” ujar Saeful Bahri.
Diketahui rincian masing‑masing paket proyek, yakni Kabupaten Pandeglang senilai Rp823.298.385, Kabupaten Lebak senilai Rp987.958.062, serta Kabupaten/Kota Serang senilai Rp823.298.385. Untuk paket Pandeglang tercatat dua kali batal lelang sebelum pemenang ditetapkan pada lelang ketiga. Sementara paket Lebak sempat gagal pada lelang pertama baru dimenangkan pada lelang berikutnya, sedangkan paket Serang langsung dimenangkan pada pelaksanaan lelang tanggal 12 Agustus 2026.
Saeful Bahri meminta Inspektorat Provinsi Banten, BPKP Perwakilan Banten, KPPU, serta Pokja LPSE Provinsi Banten untuk memeriksa keseluruhan dokumen pengadaan. Mulai dari NIB, akta pendirian perusahaan, data pemilik saham, pakta integritas peserta lelang, berita acara evaluasi, sampai alasan resmi batalnya lelang berulang kali. Dia juga meminta Dinas PRKP Provinsi Banten memberikan penjelasan publik terkait proses penunjukan pemenang ketiga paket pekerjaan tersebut.
“Uang yang dipakai adalah uang rakyat. Masyarakat sedang merasakan beban ekonomi yang berat, sehingga proses pengadaan harus benar‑benar bersih, transparan, dan bebas dari persekongkolan. Kalau nanti hasil pemeriksaan membuktikan dugaan pelanggaran itu nyata, semua pihak yang terlibat harus diproses sesuai peraturan perundang‑undangan, termasuk dugaan kerugian keuangan negara,” tegas Saeful Bahri.
Para aktivis Banten mengklaim akan berkolaborasi melakukan aksi Unjuk Rasa (UNRAS) dan membuat petisi untuk meminta Gubernur Banten mencopot dua jabatan eselon II yakni Kepala Dinas PRKP Banten dan Kepala Biro Barjas. (Dinar)
