SERANG – Aliansi Mahasiswa untuk Demokrasi di Banten menggelar aksi damai di depan Gerbang Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Selasa (20/08/2024). Hal itu juga merupakan bentuk keprihatinan dan tuntutan terhadap sistem demokrasi di Provinsi Banten. Gerakan tersebut lahir dari kesadaran akan perlunya pembenahan mendasar dalam praktik demokrasi yang saat ini dinilai telah tersandera oleh dinasti politik yang mengancam integritas dan keberlanjutan demokrasi itu sendiri.
“Dinasti politik di Banten telah menyebabkan terjadinya monopoli kekuasaan, yang pada akhirnya merusak tatanan demokrasi yang seharusnya menjadi milik semua rakyat. Sistem ini menciptakan ketimpangan dalam proses pemilihan pemimpin, di mana kesempatan bagi pemimpin baru yang potensial menjadi tertutup oleh dominasi keluarga atau kelompok tertentu.” Ujar Prasetya, Koordinator Lapangan (Korlap) aksi di lokasi.
Selain menuntut demokrasi yang bebas dari dinasti politik, Aliansi Mahasiswa Banten juga secara tegas menolak kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan. Pandangan itu didasarkan pada keyakinan bahwa peran kepemimpinan dalam ruang publik seharusnya diemban oleh laki-laki, sesuai dengan nilai-nilai tertentu yang dianut oleh sebagian masyarakat Banten yang notabenenya merupakan muslim yang taat.
Adapun tuntutan Aliansi Mahasiswa untuk Demokrasi tersebut, yakni dihapuskannya sistem dinasti politik dalam pemilihan pemimpin daerah di Provinsi Banten.
Kemudian penegakan prinsip-prinsip demokrasi yang lebih adil, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin tanpa diskriminasi. Serta pilih Pemimpin yang anti korupsi dan harus di tuangkan dalam fakta integritas Banten agar Banten bisa maju.
“Kami berharap, dengan adanya aksi ini, pemerintah dan masyarakat luas dapat memahami urgensi pembenahan demokrasi di Provinsi Banten dan mendukung perubahan yang lebih baik untuk masa depan demokrasi di daerah ini.” Ujar ucok salah satu peserta aksi. (Dinar)
