SERANG – Alokasi anggaran belanja makanan dan minuman (makan-minum) untuk kegiatan Safari Ramadhan Tahun Anggaran 2026 oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Banten menuai kritik tajam. Anggaran yang mencapai Rp520.487.500 tersebut dinilai tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
Koordinator Koalisi Aksi Rakyat (KOAR) Banten, Rahmat Gunawan, menyatakan bahwa angka setengah miliar rupiah hanya untuk urusan konsumsi dalam satu rangkaian kegiatan merupakan bentuk pemborosan anggaran yang nyata.
Kritik Terhadap Efisiensi Anggaran
Menurut Rahmat, substansi dari Safari Ramadhan seharusnya adalah mendekatkan pemerintah dengan rakyat secara spiritual dan sederhana, bukan justru menonjolkan kemewahan melalui jamuan makan rapat dan kudapan yang menelan biaya fantastis.
“Kami melihat ada ketidakwajaran dalam plot anggaran ini. Di saat masyarakat Banten masih berjuang dengan harga pangan yang fluktuatif, pemerintah justru mengalokasikan Rp520 juta hanya untuk urusan perut saat rapat dan seremoni Safari Ramadhan. Ini jelas mencederai rasa keadilan sosial,” ujar Rahmat Gunawan kepada awak media, Minggu (26/04/2026).
Dugaan Mark-Up dan Pengawasan Lemah
Lebih lanjut, Rahmat mencurigai adanya potensi ketidaksesuaian antara spesifikasi pekerjaan dengan realisasi di lapangan nantinya. Ia menyoroti rincian dalam SiRUP yang mencantumkan berbagai jenis jamuan, mulai dari makan rapat hingga snack (kudapan).
“Kami mencurigai adanya potensi mark-up harga satuan. Apakah logis biaya makan minum untuk satu rangkaian kegiatan tersebut mencapai angka setinggi itu? Kami dari KOAR Banten meminta inspektorat dan pihak berwenang untuk mengawasi ketat proses lelang dan pelaksanaannya,” tegasnya.
Catatan Aspek Berkelanjutan
Rahmat juga menyoroti status pengadaan yang mencatat “Tidak” pada aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan). Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa proyek ini hanya sekadar proyek rutin tanpa visi dampak sosial yang jelas bagi masyarakat luas.
“Safari Ramadhan itu identik dengan ibadah dan keprihatinan. Jika anggarannya saja sudah ‘gemuk’ di bagian konsumsi, apa manfaat nyata yang diterima rakyat selain melihat pejabat makan-makan? Kami mendesak Pj Gubernur Banten untuk meninjau ulang urgensi angka tersebut,” tutup Rahmat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Biro Kesra Provinsi Banten belum memberikan keterangan resmi terkait rincian penggunaan anggaran yang tertera dalam Kode RUP 63588366 tersebut. (Dinar)
