SERANG – Terkait adanya gagal seleksi saat lelang pengadaan jasa konsultansi Kajian Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) senilai Rp200 juta, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten mengaku tidak tahu bahkan melempar tanggungjawab tersebut kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Biro Barang dan Jasa (Barjas). Padahal berdasarkan aturan, Pokja Pemilihan Wajib menyampaikan pemberitahuan dan berkoordinasi secara resmi kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).
Kabid Datin DPMPTSP Provinsi Banten, Deni mengatakan, pihaknya hanya dapat menjelaskan terkait program kegiatan tersebut, sedangkan untuk mekanisme lalng, ia mengaku tidak tahu soal gagal lelang. karena itu, ia menyarankan agar awak media menanyakan persoalan tersebut kepada Pokja ULP di Biro Barjas.
“Kita hanya bisa penjelasan terkait dengan programnya, karena bapa selaku media menyakan hal lelang, kita engga bisa menjawabnya. Kita hanya mengusulkan ke ULP untuk dilaksanakan lelang. Engga tahu maksud bapak gagal lelang, dan dinas tidak tahu terkait itu. Saya menyarankan sebaiknya bapa (red-media) bisa menanyakan langsung ke pokjanya supaya bisa dijelaskan lebih detail. Saya kira sudah cukup saya menyampaikannya pa,” jelasnya, melalui pesan Whatsap, Selasa (10/11/2026).
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Provinsi Banten Virgojanti mengatakan, Pengadaan Barjas di pihaknya telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, bila ada yag berkeberatan atas proses, dapat disampaikan secara tertulis.
“Kan ada panitia pelaksananya. Bukan dengan cara menduga duga atau berprasangka melalui media. Sampaikan saja surat resmi dulu nanti dijelaskan terkait prosesnya. Sehingga tdk menjadi fitnah. Kan ada masa sanggah juga, kesempatan yang diberikan bila ada keberatan,” ujarnya.
Sebelumnya, berdasarkan dokumen data tender, kode tender pertama nomor 10141818000 dibuat tanggal 4 Juni 2026 dengan 19 peserta terdaftar. Namun paket pekerjaan jasa konsultansi non‑konstruksi metode prakualifikasi dua file kualitas dan biaya itu dinyatakan gagal. Alasan tertulis di lembar dokumen adalah terjadinya kesalahan dokumen kualifikasi yang dibuat tim Pokja Pemilihan, bukan kesalahan dari para peserta yang sudah mendaftar.
Tak lama berselang, tercatat adanya seleksi ulang dengan kode tender 10146986000 tanggal 22 Juni 2026, dan tercantum PT INDEKSTAT KONSULTAN INDONESIA mengajukan penawaran sebesar Rp159.999.999,84 dan PT Inasa Sakha Kirana sebesar Rp194.634.000,00.
Perlu diketahui, Pokja Pemilihan wajib menyampaikan pemberitahuan dan berkoordinasi secara resmi kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), meski dalam regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah (berdasarkan aturan LKPP dan PP No. 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah), UKPBJ / Pokja Pemilihan tidak wajib memberikan tembusan penetapan tender gagal secara langsung kepada Dinas (Organisasi Perangkat Daerah/OPD) teknis.
Jalur Koordinasi Resmi Saat Tender Gagal
Secara alur kewenangan dan tata kelola pengadaan:
Pemberitahuan Utama (Wajib): Pokja Pemilihan membuat Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) atau Berita Acara Evaluasi yang menyatakan tender gagal dan menyampaikan hasilnya kepada PPK melalui aplikasi SPSE.
Peran PPK: PPK merupakan pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas/OPD terkait.
Laporan ke Kepala Dinas: PPK-lah yang kemudian bertanggung jawab melaporkan status tender gagal tersebut kepada Pengguna Anggaran (PA / Kepala Dinas) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) beserta rekomendasi tindak lanjutnya.
- Tindak Lanjut Setelah Tender Gagal
Setelah penetapan tender gagal disampaikan, Pokja Pemilihan dan PPK melakukan koordinasi untuk menentukan langkah berikutnya:
Kewajiban Koordinasi yang Diatur Peraturan
Meskipun surat tembusan ke Kepala Dinas tidak diwajibkan oleh regulasi, koordinasi pasca-tender gagal mengikat antara Pokja Pemilihan dan PPK:
Kaji Ulang (Review) Bersama: Pokja Pemilihan bersama PPK wajib melakukan kaji ulang untuk mengidentifikasi penyebab kegagalan (misalnya penyesuaian HPS, perubahan spesifikasi teknis, atau evaluasi syarat penawaran).
Persetujuan PA/KPA (Kepala Dinas): Jika tender ulang gagal kembali dan akan ditindaklanjuti dengan mekanisme Penunjukan Langsung, regulasi mengikat bahwa langkah ini wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari PA/KPA (Kepala Dinas).
Pengambilan Keputusan: Berdasarkan hasil kaji ulang tersebut, PPK menyampaikan laporan kepada PA/KPA untuk menentukan apakah paket pekerjaan akan dilakukan: Tender Ulang (dengan atau tanpa perubahan dokumen pengadaan).
Pengadaan Langsung / Penunjukan Langsung (sesuai ketentuan pasal yang berlaku jika tender ulang masih gagal atau ada kondisi khusus).
Penghentian / Pembatalan Paket (jika anggaran tidak mencukupi atau terjadi perubahan alokasi kegiatan di Dinas). (dinar)
