SERANG – Aliansi Perkumpulan Aktivis Muda Pengawal Kesejahteraan Masyarakat Banten (Pamungkas) Banten, Akan menggelar Aksi Unjuk Rasa di Halaman kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) dan kantor Gubernur Banten, guna menuntut pengusutan dugaan permasalahan kemahalan papan informasi proyek pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) senilai Rp500 ribu.
Koordinator Aliansi Pamungkas Banten, Babay Muhedi mengatakan, Dari total paket 1096, Rp548 juta diantaranya terbuang sia-sia hanya untuk papan informasi. Sebab, jika benar, terjadi selisih atau kemahalan sebesar Rp219.200.000.
“Total paket PSU tahun 2026 ini sekitar 1096 paket. Sedangkan untuk buat papan informasi proyek ini kan dari triplek, paling hanya berkisar Rp150.000×1096 paket = Rp164.400.000 hingga Rp300.000×1096 paket= Rp328.800.000. Jadi ada kemahalan harga sebesar Rp200 ribu per paket, atau selisih sebesar Rp219.200.000. ini jumlah yang fantastis. Kalau diefisienkan, bisa dapat satu paket PSU lagi,” ujarnya, Senin (05/10/2026).
Melihat jumlah tersebut, kemudian diduga kuat muncul oknum pejabat Dinas PRKP berinisial ET yang memanfaatkan jabatannya guna menekan para pelaksana proyek agar membuat papan informasi proyek tersebut kepada dirinya.
“Yang kami heran, Kepala PRKP ini diam saja seolah acuh. Apakah dapat setoran dari oknum ET dan para pelaksana proyek PSU,” katanya.
Untuk itu, Babay mengaku pihaknya akan menggelar aksi Unjuk Rasa (Unras) di halaman kantor Dinas PRKP dan kantor Gubernur Banten, menuntut dugaan permasalahan itu diusut tuntas secara transparan.
“Kita akan minta pa Gubernur dan Kadis PRKP untuk menghitung bareng berapa harga papan informasi proyek ini. Dan juga selidiki secara transparan oknum ET tentang kebenaran jadi koordinator pembuatannya,” tegasnya.
Sebelumnya diketahui, Bungkamnya Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Provinsi Banten Rachmat Rogianto, seolah membiarkan para pegawai dibawahnya untuk bertindak nakal, sehingga terkesan tutup mata jika ada pejabat yang bermain atau menyalahgunakan wewenang.
Koordinator aliansi Pamungkas Banten, Babay Muhedi mengatakan, dengan diam dan acuhnya Kepala Dinas PRKP Banten, seolah memberikan keleluasaan dan kebebasan bagi para pegawainya untuk melanggar aturan.
“Kalau diam saja tanpa tindakan dan tanpa respon, Kepala Dinas seolah memang ada main mata dengan para oknum untuk mencari keuntungan pribadi,” ujarnya. (Dinar)
