Gaji dan Tunjangan DPRD Banten Dianggap Penghasilan Sultan, Koar Banten Minta Setwan Transparan 

SERANG – Koordinator Koalisi Aksi Rakyat (KOAR) Banten, Rahmat Gunawan, melontarkan kritik pedas terhadap besaran fasilitas, gaji, serta tunjangan yang diterima oleh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten. Rahmat menilai angka-angka fantastis yang dinikmati para wakil rakyat tersebut sangat kontras dengan kondisi ekonomi masyarakat Banten yang masih berhimpit kemiskinan.

Kritik ini mencuat menyusul laporan mengenai rincian tunjangan perumahan dan komunikasi intensif yang nilainya terus meningkat di tengah rendahnya realisasi program pro-rakyat.

Rincian “Gaji Sultan” yang Dipersoalkan

Berdasarkan data yang dihimpun KOAR Banten, total pendapatan seorang anggota DPRD Banten diperkirakan dapat menembus angka di atas Rp100 juta per bulan jika seluruh komponen tunjangan digabungkan.

Rahmat Gunawan memaparkan beberapa poin krusial yang dianggap tidak wajar:

Tunjangan Perumahan: Sesuai Pergub terbaru, tunjangan perumahan Ketua DPRD Banten mencapai Rp49,8 juta per bulan, sementara anggota biasa menerima sekitar Rp43 juta per bulan.

Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI): Dialokasikan sebesar Rp21 juta per bulan untuk setiap anggota.

Tunjangan Reses: Mencapai Rp21 juta per periode reses.

Fasilitas Lainnya: Termasuk uang representasi, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, hingga tunjangan transportasi bagi yang tidak menggunakan kendaraan dinas.

“Jika ditotal, seorang anggota dewan bisa mengantongi pendapatan hingga 27 kali lipat dari UMP Banten. Ini bukan lagi gaji wakil rakyat, ini gaji ‘sultan’ yang dibayar oleh keringat rakyat lewat pajak,” ujar Rahmat Gunawan dalam keterangannya di Serang, Minggu (26/04/2026).

Fasilitas Mewah di Tengah Masalah Dasar

Selain gaji dan tunjangan tunai, Rahmat juga mempertanyakan fasilitas kendaraan dinas dan biaya pemeliharaan yang dinilai membebani APBD secara berlebihan. Ia membandingkan anggaran tersebut dengan persoalan pengangguran dan akses pendidikan yang masih menjadi rapor merah di Provinsi Banten.

“Rakyat Banten masih banyak yang kesulitan mencari kerja, sekolah rusak masih ada, tapi para anggota dewan justru asyik menikmati kenaikan tunjangan perumahan puluhan juta rupiah. Apa urgensinya tunjangan rumah setara harga cicilan rumah mewah setiap bulan?” cetusnya.

Desakan Untuk Audit Kinerja

KOAR Banten mendesak agar diberlakukan sistem audit kinerja yang ketat terhadap setiap rupiah yang dikeluarkan untuk fasilitas dewan. Rahmat mengancam akan melakukan aksi massa jika tuntutan transparansi rincian penggunaan anggaran tersebut tidak dibuka ke publik.

“Kami menantang DPRD Banten: buka secara transparan berapa total pendapatan bersih per orang ke publik. Jangan hanya bicara pengabdian, tapi realitanya hanya mementingkan perut sendiri di gedung mewah. Kami minta KPK dan BPK untuk mengevaluasi regulasi tunjangan yang tidak berpihak pada efisiensi anggaran ini,” pungkas Rahmat.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Sekretariat DPRD Banten belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik yang dilayangkan oleh Koalisi Aksi Rakyat tersebut. (Dinar)