SERANG – Ditengah maraknya antrean BBM bersubsidi diberbagai daerah se Indonesia, Ketua Umum Gerakan Moral Anti Kriminalitas (Gmaks) Saeful Bahri, meminta Kapolda Banten menurunkan tim penyelidikan untuk memeriksa alur pembelian dan distribusi BBM solar bersubsidi, yang diduga untuk operasional alat berat galian C di wilayah hukum Banten.
Desakan itu muncul setelah muncul dugaan kuat bahwa sejumlah alat berat yang beroperasi di lokasi galian C menggunakan solar subsidi. Lebih serius lagi, pasokan BBM bersubsidi tersebut diduga disalurkan oleh oknum anggota penegak hukum.
“Solar subsidi dialokasikan untuk kelompok masyarakat yang berhak, yakni nelayan, peternak, dan transportasi umum. Bukan untuk kepentingan komersial skala besar seperti industri galian C,” kata Saeful Bahri, Senin (19‑10‑2026).
Menurut dia, penyelewengan alokasi solar subsidi jelas merugikan keuangan negara dan masyarakat luas. Ia meminta Polda Banten tidak membiarkan praktik tersebut berlanjut, apalagi jika ada keterlibatan oknum aparat di baliknya.
“Kami meminta dengan tegas kepada Bapak Kapolda Banten agar segera menurunkan tim untuk memeriksa seluruh pembelian dan distribusi solar di area galian C. Jangan sampai ada pembiaran, terlebih jika ada dugaan keterlibatan oknum anggota penegak hukum yang bermain di belakangnya,” ujarnya.
Gmaks juga menyatakan siap mengawal proses penertiban ini hingga tuntas, guna memastikan para pelaku penyelewengan—baik pengusaha galian C maupun oknum aparat yang diduga menjadi pembeking—dapat ditindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Langkah ini dinilai penting untuk menjaga integritas institusi kepolisian dan keadilan distribusi energi bagi masyarakat Banten,” ungkapnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Polda Banten belum mengeluarkan keterangan resmi terkait dugaan dan desakan dari Gmaks. Masyarakat berharap Kapolda Banten yang baru dapat menunjukkan komitmen memberantas mafia BBM subsidi tanpa pandang bulu. (Dinar)
