SERANG — Proses pengadaan barang dan jasa pada paket pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Desa Kadubeureum Kecamatan Padarincang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2026 terus menuai sorotan tajam. Sebab, ada dugaan kejanggalan serius di balik perubahan status lelang dari tender gagal menjadi tender ulang yang memicu lonjakan harga pemenang mendekati Harga Perhitungan Sendiri (HPS).
Berdasarkan data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Serang, paket proyek konstruksi dengan nilai Pagu dan HPS sebesar Rp950.000.000,00 tersebut awalnya ditayangkan pada 25 Mei 2026 melalui Kode Tender 10139326000. Namun, tender tahap pertama itu berujung pada status Tender Gagal dengan alasan tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran.
Pada tahap evaluasi teknis tender awal tersebut, dua peserta yakni CV. Langkah Awal Berkah (penawaran Rp835.826.064,72) dan CV. Dua Putra Panjalu (penawaran Rp855.168.609,00) dinyatakan gugur karena persoalan kesamaan data dokumen perjanjian sewa alat.
Anehnya, saat Pokja Pengadaan membuka Tender Ulang dengan Kode Tender 1014978000 pada 1 Juli 2026, CV. Dua Putra Panjalu kembali tampil dan justru ditetapkan sebagai pemenang. Nilai penawaran, harga terkoreksi, hingga harga negosiasinya melonjak tajam menjadi Rp929.793.274,09—naik lebih dari Rp74 juta dibandingkan penawaran awalnya sendiri pada lelang pertama.
Menanggapi fenomena tersebut, Muhammad Ridwan menduga keras adanya pola yang mengarah pada praktik pengondisian pemenang atau istilah “pengantin lelang” yang kerap memanfaatkan celah mekanisme tender ulang.
“Ini pola klasik yang sangat patut dicurigai. Pada tender awal, peserta yang sama berani menawar kompetitif di angka Rp855 jutaan, bahkan ada peserta lain di angka Rp835 jutaan. Tetapi setelah dinyatakan gagal tender dengan alasan administratif sewa alat yang terkesan seragam, di tender ulang perusahaan yang sama justru menang dengan harga melambung hingga Rp929,79 juta atau nyaris menyentuh HPS Rp950 juta,” tegas Muhammad Ridwan dalam keterangannya di Serang, Rabu (18/11/2026).
Menurut Ridwan, lonjakan harga yang mencapai puluhan juta rupiah tersebut mencederai prinsip dasar pengadaan barang dan jasa pemerintah, yakni efisiensi dan value for money. Dengan nilai kontrak sebesar Rp929,79 juta dari pagu Rp950 juta, efisiensi anggaran daerah tercatat sangat minim, yakni berada di bawah angka 2,2 persen.
“Kalau ujung-ujungnya pemenang adalah peserta yang sebelumnya digugurkan dan harganya malah dinaikkan drastis mendekati pagu maksimal, lalu di mana letak penghematan anggaran daerahnya? Publik berhak menduga apakah pengguguran di tahap awal memang bagian dari skenario agar harga bisa dikerek naik pada lelang ulang,” ujarnya.
Ia pun mendesak pihak Inspektorat Kabupaten Serang, Aparat Penegak Hukum (APH), serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk turun tangan melakukan audit dan penelusuran mendalam terhadap proses evaluasi yang dilakukan Pokja Pengadaan maupun dokumen penawaran penyedia jasa pada proyek tersebut.
“Dinas PUPR dan Unit Layanan Pengadaan tidak boleh diam. Harus ada penjelasan transparan kepada publik mengenai dasar rasionalitas kenaikan penawaran lebih dari Rp74 juta oleh penyedia yang sama pada objek pekerjaan yang tidak berubah,” pungkas Ridwan.
Berdasarkan penelusuran dokumen pengadaan pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Serang, dinamika tender ini terbagi dalam dua gelombang proses:
- Riwayat Tender Pertama (Tender Gagal)
Pada proses tender awal dengan Kode Tender 10139326000 yang dibuat pada 25 Mei 2026, tender ini akhirnya berstatus Tender Gagal dengan alasan “Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran”.
Dalam evaluasi teknis tahap tersebut, tercatat dua peserta yang memasukkan penawaran harga kompetitif, yaitu:
- CV. Langkah Awal Berkah: Menawarkan harga terendah sebesar Rp835.826.064,72.
- CV. Dua Putra Panjalu: Menawarkan harga sebesar Rp855.168.609,00.
Kedua penyedia jasa tersebut dinyatakan gugur pada evaluasi teknis karena kendala kesamaan data surat perjanjian sewa alat dengan peserta lain, yang kemudian diklarifikasi bermasalah pada pencatatan detail identitas kendaraan.
- Tender Ulang dan Lonjakan Penawaran Pemenang
Menindaklanjuti kegagalan tersebut, Pokja Pengadaan membuka kembali proses lelang melalui Tender Ulang dengan Kode Tender 1014978000. Ironisnya, meskipun pagu paket dan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) tetap dipatok di angka Rp950.000.000,00, angka penawaran yang masuk dan akhirnya ditetapkan sebagai pemenang justru mengalami lonjakan drastis mendekati nilai HPS.
- Dua Putra Panjalu, yang pada tender awal mengajukan penawaran di angka Rp855,16 juta, tampil sebagai pemenang pada tender ulang dengan nilai penawaran, harga terkoreksi, hingga harga negosiasi yang melonjak naik menjadi Rp929.793.274,09.
Sorotan Selisih Anggaran
Jika dibandingkan dengan penawaran terendah pada saat tender awal (CV. Langkah Awal Berkah sebesar Rp835,82 juta) atau bahkan dengan penawaran awal CV. Dua Putra Panjalu sendiri (Rp855,16 juta), terdapat selisih lonjakan harga yang cukup signifikan hingga mencapai sekitar Rp74 juta hingga Rp94 juta menuju angka penetapan pemenang akhir (Rp929,79 juta). (dinar)