Kepala DKP Prov.Banten Bisa Gegabah, PMII menggugat. 

Banten – Muklis Darmawan Sekjen PKC PMII Banten menyoroti gonjang ganjing Pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Prov.Banten.

Eli Susiyanti sebagai Pengguna Anggaran (PA) bertanggung jawab secara Formal dan material kepada Pj.Gubernur atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaanya. Kewenangan penuh Pembangunan Breakwater Cikeusik 2022 yang terindikasi kuat melawan Hukum sampai hari tidak pernah di evaluasi baik APH ataupun internal DKP nya sendiri. Seolah bermuka badak, Bahkan kelanjutan kegiatan yang sama pada lelang Elektronik Tahun anggaran 2023 beberapa waktu lalu terindikasi Maladministrasi juga tetap berjalan. Ada apa dengan  PemProv.Banten ?

PMII akan terus konsisten dan tegas senantiasa siap bergerak mengawal kepentingan rakyat khususnya Masyarakat Banten.

“Aksi PMII dalam Gerakan 4 September lalu adalah bagian bentuk keprihatinan terhadap pemerintah Provinsi Banten yang abai bahkan acuh atas suara Masyarakat bawah”.Lanjut Muklis.

Setiap Minggu terus terdengar Aksi Demonstrasi didepan KP3B yang meminta Turun Pj.Gubernur Al Muktabar adalah Klimaks betapa miris kepemimpinan yang katanya mandatory pemerintah pusat nyatanya Jauh api dari panggang. “Saya menilai inilah kepemimpinan terburuk selama pemerintahan Prov.Banten ini terbentuk”.Ujar Muklis.

Salah satu agenda yang menjadi tuntutan Gerakan 4 September lalu adalah untuk mengevaluasi Walpam (Pengawalan dan Pengamanan) yang diduga kuat di jadikan tembok atau benteng terjadinya perbuatan melawan Hukum, satu contoh yang diangkat adalah Pembangunan Breakwater Cikeusik Tahun 2022 dan 2023(Diduga Maladministrasi). Di sisi lain aliansi masyarakat Solidaritas Merah Putih (Solmet) sudah menyerahkan dokumen laporan dan Bukti Maladministrasi setebal kurang lebih 200 halaman ke Aparat Penegak Hukum diantaranya Kejati Banten dan Polda, tapi sampai detik ini tidak pernah ada klarifikasi dan konfirmasi apapun dari pihak terkait, terkesan tutup mata atau sudah masuk angin??

Melihat masalah diatas, PMII tengah bersinergi dengan beberapa aliansi Masyarakat, untuk melakukan Aksi lanjutan ke Kemendagri dan Kejagung agar mengevaluasi kinerja Pj.Gubernur dan Kajati. “Wabil khusus Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.Banten yang terang benderang masalah pembangunan Breakwater untuk di Usut Tuntas”. Pungkas Muklis.

Dian Haerina – RG