Ketua DPRD Fahmi Hakim Apresiasi Komitmen Pencegahan Korupsi Di Banten

SERANG,klikviral.com – Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan seluruh Kepala Daerah serta Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Selasa (12/8/2025).

Dalam kesempatan itu Fahmi Hakim mengapresiasi atas Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan seluruh Kepala Daerah serta DPRD se Provinsi Banten. Ini menandakan Kepala Daerah dan DPRD se-Banten memiliki komitmen yang sama dalam melakukan pemberantasan korupsi.

“Ini bukti bawah Kepala Daerah dan DPRD kompak untuk mencegah terjadinya korupsi di masing-masing daerah,” ucap Fahmi.

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI Brigjen (Pol) Bahtiar Ujang Purnama mengatakan Rapat Koordinasi tersebut dalam rangka perbaikan tata kelola di seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.

“Kami sudah merekomendasikan perbaikan tata kelola melalui MCSP, MCSP ini sebagai sarana atau tools untuk membuat komunikasi dua arah. Teman-teman daerah diberikan berbagai macam indikator maupun sasaran dalam perbaikan tata kelola dan nanti hasilnya akan disurvei,” tegasnya.

Sementara itu Gubernur Banten Andra Soni mengatakan Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, terbuka, dan partisipatif. Oleh karenanya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, Pemprov Banten telah melakukan penataan kebijakan dan regulasi anti korupsi, baik berupa instruksi atau arahan, serta melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam upaya pencegahan korupsi.

“Praktik korupsi adalah musuh bersama yang harus kita lawan, karena merusak kepercayaan masyarakat dan menghambat kemajuan daerah,” ungkapnya.

Gubernur Banten menyampaikan, saat ini Pemprov Banten tengah melaksanakan sejumlah program untuk mencapai visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, yakni Banten maju, adil merata dan tidak korupsi. “Salah satu diantaranya kami melaksanakan sekolah gratis dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan sehingga dapat berdaya saing di era global,” ungkapnya.

“Kemudian dalam meningkatkan infrastruktur melalui bangun jalan desa sejahtera atau Bang Andra, selanjutnya meningkatkan pelayanan kesehatan dan meningkatkan kualitas ekonomi sehingga memiliki fondasi ekonomi yang kuat,” imbuhnya.

Lebih lanjut Andra Soni menyampaikan dalam membangun tata kelola pemerintah yang akuntabel, terbuka dan partisipatif, membutuhkan kolaborasi yang strategis dari semua pihak. “Juga terus memperkuat sinergi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka mencegah, mendeteksi dan menindak setiap potensi korupsi,” katanya.

Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah turut memaparkan beberapa hal yang menjadi perhatian dalam upaya pencegahan korupsi. Mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pengadaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan dan penindakan. “Jangan sampai perencanaan itu top down, tetapi harus button up sesuai keinginan masyarakat,” pungkas Wagub.

Untuk diketahui dalam Rapat Koordinasi tersebut juga dilakukan penandatangan komitmen antikorupsi Kepala Daerah dan Ketua DPRD di wilayah Provinsi Banten. Kegiatan rakor tersebut diikuti seluruh Kepala Daerah Sekretaris Daerah dan Inspektur Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten serta sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemprov Banten. (Red)