SERANG – Kinerja dan responsivitas Gubernur Banten dalam menanggapi persoalan daerah mendapat rapor merah dari aktivis. Ketua Umum Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS), Saeful Bahri, menuding orang nomor satu di Banten tersebut tidak tanggap dan cenderung menutup diri terhadap masukan maupun keluhan dari organisasi kemasyarakatan (Ormas).
Saeful mengungkapkan kekecewaannya lantaran sejumlah upaya konfirmasi dan pelaporan mengenai temuan anggaran janggal di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak pernah mendapatkan respons dari sang gubernur.
Respons Cepat Hanya di Media Sosial?
Saeful Bahri menyoroti adanya kontradiksi yang mencolok antara sikap Gubernur di dunia nyata dengan apa yang ditampilkan di media sosial (medsos). Menurutnya, akun-akun resmi gubernur terlihat sangat sigap merespons keluhan warga, namun berbanding terbalik saat dikonfirmasi langsung oleh elemen masyarakat secara formal maupun personal.
“Semenjak menjabat Ketua DPRD Banten hingga menjadi Gubernur Banten, kesannya hanya membangun gaya fast response di Medsos, terlihat sangat peduli dan cepat menanggapi masalah rakyat. Tapi faktanya, saat kami dari Ormas mencoba melakukan klarifikasi atau melaporkan temuan melalui seluler, hasilnya nihil tidak pernah ditanggapi,” ujar Saeful Bahri, Minggu (26/04/2026).
Sikap Abai Terhadap Laporan Ormas
Lebih lanjut, Saeful membeberkan bahwa dirinya telah berulang kali mencoba menghubungi Gubernur melalui pesan singkat maupun telepon untuk membahas dugaan pemborosan anggaran yang saat ini sedang ramai diperbincangkan, namun tidak ada satu pun yang dihiraukan.
“Setiap dikonfirmasi melalui seluler tidak pernah merespons. Di-chat tidak pernah dijawab, ditelepon pun tidak pernah diangkat. Padahal, yang kami bawa adalah data serius mengenai uang rakyat. Sikap abai ini menunjukkan bahwa Gubernur Banten diduga tidak tanggap terhadap keluhan dan pelaporan dari Ormas,” tegasnya.
Pemimpin Tak Boleh Anti-Kritik
GMAKS menilai sikap “bungkam” Gubernur ini menghambat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemerintahan. Sebagai pemimpin daerah, Gubernur seharusnya membuka ruang dialog yang luas, terutama bagi lembaga yang menyuarakan kritik membangun.
“Seorang pemimpin tidak boleh anti-kritik atau hanya memilih-milih isu yang menguntungkan citranya saja. Jika konfirmasi resmi dari lembaga resmi saja tidak dihargai, maka wajar jika publik bertanya-tanya, ada apa dengan keterbukaan informasi di Pemprov Banten. Jangankan masyarakat bawah, kami dari Lembaga saja kesulitan untuk berkomunikasi,” ungkapnya.
Saeful Bahri menegaskan, jika pola komunikasi ini tidak diperbaiki, GMAKS bersama koalisi masyarakat sipil lainnya tidak menutup kemungkinan akan melakukan aksi massa demi menuntut transparansi dan akuntabilitas kepemimpinan di Banten.
“Jangan hanya manis di medsos, tapi pahit di realita. Kami butuh pemimpin yang berani berdialog, bukan yang hanya lihai memoles konten,” pungkasnya. (dinar)
