LSM KOBRA BANTEN Melihat Pembangunan Kualitas PSU 2000 Paket Dinas Perkim Provinsi Banten Hanya Menguntungkan Kontraktor

SERANG,klikviral. com-Lembaga Swadaya Masyarakat KOBRA Banten menyoal 2000 Paket Peningkatan/Pembangunan PSU dari Dinas Perkim Provinsi Banten, yang diduga hanya menguntungkan para kontraktor.

H.Muhammad Sidik S,Pd. Selaku ketua umum LSM KOBRA Banten,dirinya menilai dalam pelaksanaan pembangunan PSU dari mulai Pembangunan Paving blok, drainase, Irigasi maupun rabat beton, terkesan asal.

“Setelah melakukan investigasi ke lapangan, kami melihat banyak kejanggalan, mulai dari tidak ditemukannya papan informasi publik dibeberapa lokasi pengerjaan, kualitas bahan matrial yang dipastikan tidak sesuai spek, HOK diborongkan yang di pastikan tidak sesuai di dokumen kontrak, dan yang tidak habis pikir di jalur jalan lingkungan yang sama di laksanakan oleh dua paket kegiatan APBD murni,kenapa tidak disatukan,dan yang lebih aneh dengan gambar perencanaan, karna ada jalan inspeksi irigasi dan halaman rumah yang di kerjakan apakah itu termasuk jalan lingkungan, Ucap Sidik ke awak media Senin 21/11/2023.

Dikatakan Sidik, Anggaran yang begitu besar yang di gelontorkan dari pemerintah melaui Dinas Perkim Provinsi Banten sudah diatur dan 15 % keuntungan dari pagu anggaran dan dirinya menilai di 2000 Paket kegiatan ini jadi ajang Bancakan para oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Dalam pelaksanaan 2000 Paket pengerjaan PSU Dinas Perkim Provinsi Banten secara sudah di atur oleh pemerintah yang mana keuntungan kontraktor 15% dari pagu anggaran tanpa harus mengurangi kualitas dan kwantitas pekerjaan, tapi pada paktanya tidak sesuai dengan RAB tidak sesuai perencanaan, dan kami meyakini ada indikasi korupsi antara kontraktor dan oknum pejabat yang mana lebih memikirkan meraup keuntungan daripada mempentingkan kualitas bangunan”,tendasnya.

Lanjut sidik, dirinya tak segan segan akan membuat laporan pengaduan hasil temuan nya ke BPK , untuk jadi bahan pokus pemeriksaan,

“Kami dari LSM KOBRA Banten akan membuat laporan pengaduan ke BPK provinsi Banten atas dasar temuan dan dugaan kami, untuk jadi bahan Pokus pemeriksaan “, Pungkasnya

(Suheli-RG)