Mengenang Dana Bansos Covid – 19

JAKARTA, klikviral.com  – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengendus  adanya  dugan  kasus  korupsi  bantuan  sosial (bansos) Covid-19   mencapai Rp 100  triliun. Namun ia belum bisa memastikan lantaran perlu penelitian kasus, Selasa (25/04/2023)

Lanjut  Novel  mengatakan  kasus  bansos covid-19  Hal tersebut  terbukti  ketika  KPK melakukan operasi tangkap tangan hanya untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kasus tersebut sudah masuk ke per sidang. 

Dan  tidak  tertutup  kemungkinan  lanjut Novel, kasus serupa juga terjadi di seluruh daerah di Indonesia dengan pola yang sama sehingga perlu penyelidikan lebih lanjut. 

“Ini kasus yang mesti diteliti lebih jauh. Kasus ini nilainya puluhan triliun. Bahkan bisa  terjadi  mencapai  seratus  triliun  nilai proyeknya dan ini korupsi terbesar yang saya pernah perhatikan,” kata Novel kepada awak media 

Novel melihat ada kesamaan pola-pola korupsi bansos di daerah yang sama dengan DKI Jakarta dan sekitarnya. Ia menilai kasus bansos harus terus ditindaklanjuti.  Ironisnya  Gerombolan  rampok. Dana  bantua  bansos  Kovid 19  masih  banyak. Berkeliaran . Hal tersebut  arus  diburu. Pasalnya  bukan. Sedikit  kerugian. Keuangan  Negara  yg di rampok 

“Ini kasus yang mesti diteliti lebih jauh,” ucap dia. Novel menyatakan hal ini terkait 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan karena tak lolos tes wawasan kebangsaan untuk alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Namun, ia menyayangkan Kasatgas penyidik kasus bansos dan 74 pegawai KPK lainnya  dinonaktifkan oleh Ketua KPK Firli Bahuri usai dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Diketahui, Kasatgas penyidik kasus bansos adalah Andre Dedy Nainggolan. Ia berhasil menyeret mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara ke muka persidangan.

Andre juga ditemani oleh penyidik Praswad, yang juga dinonaktifkan, yang berhasil menetapkan lima tersangka hingga ke meja hijau.

Dalam kasus tersebut, Juliari didakwa menerima suap senilai total Rp32.482.000.000 terkait dengan penunjukan rekanan penyedia bansos Covid-19 di Kementerian Sosial.

Rinciannya, Juliari menerima uang dari konsultan hukum, Harry Van Sidabukke sebesar Rp1,28 miliar; Direktur Utama PT Tigapilar Agro Utama, Ardian Iskandar Maddanatja sejumlah Rp1,95 miliar; dan rekanan penyedia bansos Covid-19 lainnya senilai Rp29.252.000.000.

Tahun 2020 lalu, anggaran untuk perlindungan sosial karena pandemi covid-19 sebesar Rp234,33 triliun. Sebanyak Rp129,49 triliun dialokasikan untuk Kemensos dengan rincian Program Keluarga Harapan (PKH) Rp41,97 triliun, Sembako dan Bantuan Tunai Sembako Rp47,32 triliun, Bansos Jabodetabek Rp7,1 triliun, dan Bansos non-Jabodetabek Rp33,1 triliun. Haltersebut. Terbukti  Kemensos Lebih Rp74 M Terkait Bansos Covid, Baru Balik Rp5 M.

Hermawan – Ali. Sopyan