PANDEGLANG – Koalisi Aksi Rakyat (KOAR) Banten kembali mengungkap adanya penggunaan anggaran daerah yang dinilai tidak menyentuh kepentingan dasar masyarakat luas. Kali ini, perhatian tertuju pada proyek pemeliharaan fasilitas wisata di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Banten. Berdasarkan data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), terdapat paket tender dengan nama “Pemeliharaan Cottage Kecapi, Khaya, Meranti dan Fasilitas Sarana Prasarana Lainnya Tahura Banten” dengan nilai pagu paket sebesar Rp551.220.000.
Kritik Terhadap Prioritas Anggaran
Koordinator KOAR Banten, Rahmat Gunawan, mempertanyakan urgensi pengalokasian dana lebih dari setengah miliar rupiah tersebut hanya untuk perbaikan fasilitas penginapan (cottage) di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura), Carita, Pandeglang.
“Di tengah banyaknya infrastruktur jalan desa yang rusak dan kebutuhan mendesak masyarakat di wilayah Pandeglang, pemerintah justru lebih memilih menghabiskan anggaran ratusan juta untuk memelihara cottage. Apakah fasilitas ini memang memberikan kontribusi signifikan bagi PAD (Pendapatan Asli Daerah) atau hanya sekadar memanjakan fasilitas tertentu saja?” ujar Rahmat Gunawan, Minggu (26/04/2026).
Cermati Selisih Nilai Pagu dan HPS
Rahmat juga memberikan catatan terkait nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan sebesar Rp549.891.000. Menurutnya, efisiensi anggaran dalam proses tender ini harus dipantau ketat agar tidak terjadi pemborosan yang merugikan keuangan daerah (APBD-P 2025).
“Kami melihat tender ini sudah selesai dengan 45 peserta yang mendaftar. Kami menuntut transparansi dalam pemilihan pemenang. Jangan sampai anggaran sebesar itu menguap tanpa kualitas pemeliharaan yang sebanding, sementara akses publik menuju lokasi atau pemberdayaan masyarakat sekitar Tahura masih minim,” tegasnya.
Desakan Evaluasi Dampak Sosial
KOAR Banten menilai proyek konstruksi ini menambah daftar panjang anggaran “seremonial” dan fasilitas yang belum tentu dirasakan langsung oleh rakyat kecil. Rahmat mendesak pihak DLHK Banten untuk membuka data mengenai manfaat ekonomi bagi warga lokal dari adanya cottage tersebut.
“Jangan sampai uang rakyat hanya berputar di renovasi bangunan yang manfaatnya terbatas untuk kalangan tertentu. Kami minta inspektorat untuk mengawasi pengerjaan fisik di lapangan nantinya agar sesuai dengan spesifikasi yang telah dijanjikan dalam dokumen tender,” tutup Rahmat.
Sebagai informasi, proyek yang berlokasi di Carita, Pandeglang ini dibiayai menggunakan sumber dana dari APBD Perubahan (APBD-P) tahun 2025 dengan kualifikasi usaha kecil. (dinar)
