banten
PPK Proyek Diminta Evaluasi Pembayaran Proyek Pembangunan Trotoar Sempu-Boru Yang Dinilai Asal Jad
SERANG – Koalisi Aksi Rakyat bersama sejumlah elemen aktivis mendesak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten untuk mengevaluasi secara menyeluruh proses pembayaran proyek pembangunan trotoar di ruas jalan Sempu–Boru, Kota Serang. Desakan ini muncul lantaran pengerjaan proyek infrastruktur tersebut dinilai asal jadi dan jauh dari standar kualitas yang diharapkan.
Koordinator Koalisi Aksi Rakyat (Koar) Banten Rahmat Gunawan, menegaskan bahwa PPK tidak boleh terburu-buru mencairkan dana pembayaran kepada pihak kontraktor pelaksana sebelum dilakukan audit fisik dan teknis di lapangan. Menurutnya, temuan awal menunjukkan adanya indikasi ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan yang berpotensi merugikan keuangan negara serta membahayakan keselamatan pejalan kaki.
“Kami meminta PPK untuk menahan dan mengevaluasi ulang pencairan pembayaran proyek trotoar Sempu–Boru ini. Kondisi di lapangan terlihat sangat memprihatinkan dan terkesan dikerjakan asal-asalan demi mengejar target waktu semata,” ujar Rahmat Gunawan dalam keterangannya di Serang, Rabu (18/11/2026).
Selain itu, Rahmat Gunawan juga mempertanyakan kinerja Konsultan Pengawas proyek yang seolah tutup mata terhadap carut marutnya kegiatan tersebut dalam pengerjaan. Ia menduga ada kongkalingkong dengan pelaksana penyedia jasa.
“Ini heran juga, apakah ada konsultan pengawas atau tidak. Kerjaan asal jadi dan material disimpan di pinggir jalan tanpa rambu ini apakah sengaja dibiarkan saja. Atau sudah ada komitmen dengan konsultan pengawasnya?,” ungkapnya.
Senada dengan Rahmat, aktivis lainnya, Muhamad Ridwan, turut menyoroti lemahnya fungsi pengawasan dari dinas terkait maupun konsultan pengawas. Ridwan menilai, kualitas material yang digunakan serta kerapian pengerjaan trotoar tidak sebanding dengan besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah daerah.
“Jangan sampai uang rakyat dibayarkan untuk hasil pekerjaan yang bobrok. Konsultan pengawas dan PPK harus bertanggung jawab penuh. Jika memang ditemukan adanya pengurangan volume atau ketidaksesuaian spesifikasi, pembayaran harus dipotong atau bahkan ditangguhkan sampai kontraktor melakukan perbaikan total,” tegas Muhamad Ridwan.
Kedua aktivis tersebut memastikan akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas. Mereka juga mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor dinas terkait serta melaporkan temuan tersebut kepada Aparat Penegak Hukum (APH) apabila PPK tetap memaksakan pencairan anggaran tanpa adanya evaluasi dan perbaikan nyata di lapangan.
Pantauan awak media, di sepanjang jalan Sempu-Boru, tampak bahan material seperti paving, dan pasir diletakan di pinggir jalan tanpa rambu, sehingga khawatir akan membahayakan pengendara saat melintas. (dinar)










