Aliansi Gerakan 4 September 2023 DPW Solmet Provinsi Banten Kembali Turun Kejalan untuk menyuarakan Tritura Banten Tuntut Kinerja Pemprov Banten

SERANG, Klikviral.com – Gerakan aksi gabungan ormas bergerak melakukan aksi demo antaranya DPW Solmet Provinsi Banten, Solmet DPD Kota Serang,PKC PMII Provinsi Banten, Ormas Patriot Pejuang Bangsa dan LSM Banten Barometer serta unsur masyarakat lainnya berlokasi di depan kantor gubernur banten ( KP3B ), Senin, (04/09/2023)

Gabungan Para pendemo melakukan orasi di depan kantor gubernur Banten terkait perkembangan dan kemajuan Banten yang dinilai tidak ada kemajuan selama Provinsi Banten di pimpin oleh Al-Muktabar

Aliansi yang turut dalam pergerakan tersebut pada berucap dan mengatakan bahwa Al-Muktabar tidak mampu membenahi birokrasi dan kurang kompeten menduduki jabatan sebagai gubernur Banten sehingga diminta untuk mengundurkan diri sebagai gubernur

Rizal dari PKC PMII Koordinator lapangan aksi menyatakan bahwa reformasi birokrasi yang digaungkan oleh Al-Muktabar hanya isapan jempol belaka karena dibawah kepemimpinannya justru birokrasi Pemprov Banten tambah amburadul dan berakibat timbulnya berbagai temuan dan kasus yang berpotensi menjadi tindak pidana korupsi,”ucapnya

Selama 1,5 tahun kepemimpinan Al-Muktabar sebagai penjabat gubernur Banten reformasi birokrasi tidak berjalan dengan baik malah semakin menghawatirkan, maka dari itu kami meminta agar PJ Gubernur Banten segera melakukan reformasi birokrasi terhadap ASN di Provinsi banten dan batalkan produk etalasi berbagai program pemerintah yang tidak sesuai dengan aturan dan diduga sarat dengan berbagai kepentingan,”ungkapnya

Kamaludin,SE dalam orasinya mengatakan kita hari ini panas panasan bukan tujuan bersandiwara, kita hari ini panas panasan buka. Jadi komedian tapi kita panas panasan untuk menyuarakan aspirasi kita secara maksimal bahwa kita bergerak untuk melaksanakan reformasi demokrasi pada hari ini,”ucapnya

Abah jaya dalam orasinya di depan kantor kejati Banten dengan suara lantangnya mengatakan kami dari aliansi Banten kita sama sama berkumpul didepan kantor kejaksaan tinggi Banten dalam rangka menyuarakan aspirasi rakyat Banten dimana kami mengharapkan kejelasan visi misi pemerintah banten karena beberapa kasus masih banyak yang belum terselesaikan diantaranya kasus masker, tentang PPDB serta kasus yang lainnya dan kayaknya aspirasi rakyat Banten tidak didengar oleh Kejati banten dan Jika Kejati Banten hari ini tidak bisa menemui kami disini kami semua yang ada disini sepakat tidak akan mundur selangkahpun,”tegasnya

Dr.Budi Ilham dalam orasinya berucap

Pada akhirnya dari pihak Kejati Banten menemui para pendemo dan perwakilan dari pendemo di ijinkan untuk musyawarah untuk menenerima aspirasi yang akan disampaikan kepada kejati banten

Kami datang segenap suara hati masyarakat Banten yang tidak rela tanah kami tanah leluhur kami kalau diacak acak oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan sudah berapa lama Kejati mandul terhadap kasus kasus proyek yang amburadul yang ada di provinsi Banten

Kami meminta agar oknum oknum para pejabat di provinsi Banten yang telah berupaya memperkaya diri agar segera ditindak Jika ini diabaikan maka kami akan lanjut ke Mendagri dan akan membawa masa yang jauh lebih banyak dan hal ini akan saya jadikan hal ini menjadi isu nasional di daerah Banten dan ini merupakan suatu gagalnya pejabat nasional

Kami akan terus mengevaluasi dan kami akan terus mengawal ini dan ini bukanlah merupakan ancaman akan tetapi hal ini merupakan jeritan rakyat yang merengek meminta keadilan pemerintah, yang seharusnya pola yang mana seorang kepala dinas kesehatan dengan memiliki harta sampai sebanyak 24.500.000.000,- kiranya dari mana itu dan apabila Kejati sampai tidak mampu mengungkap dan membuktikan tersebut maka masyarakat akan bertanya tanya apa yang telah terjadi di pemerintahan provinsi Banten dan kejati banten wahai bapak ibu yang ada didalam dengan dinginnya udara AC harap temui kami yang akan menyampaikan aspirasi kami,”pungkasnya

Selanjutnya pihak kejati banten membukakan pintu gerbangnya dan mengijinkan perwakilan para pendemo untuk berdialog diruang kejati banten dan ditolak oleh perwakilan pendemo untuk dialog di kejati banten karena tidak dihadiri oleh kepala Kejati banten

M. Jandan,SE