banten
Belanja Bahan Bangunan Pemeliharaan Rutin Jalan Dinas PUPR Kabupaten Serang Disoal
SERANG – Koordinator Koalisi Aksi Rakyat (Koar) Banten, Rahmat Gunawan, menyoroti adanya dugaan kejanggalan dalam proses perencanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2026.
Sorotan tersebut tertuju pada paket pekerjaan Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi – Pemeliharaan Rutin Jalan dengan kode Rencana Umum Pengadaan (RUP) 68364133 yang memiliki total pagu anggaran sebesar Rp15.723.163.588. Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Serang tahun 2026 sebesar Rp13.363.192.938 dan APBD Perubahan (APBDP) sebesar Rp2.359.970.650.
Menurut Rahmat Gunawan, kejanggalan utama terlihat pada ketidaksinkronan jadwal antara waktu pemanfaatan barang/jasa dengan jadwal pemilihan penyedia. Ia menyebutkan bahwa masa pemanfaatan barang dan jasa tercatat mulai Desember 2025 hingga Desember 2026, sementara jadwal pemilihan penyedia baru dilaksanakan pada Oktober 2026 hingga Desember 2026.
“Kami melihat ada ketidaksesuaian yang sangat mencolok pada jadwal pengadaan ini. Jika pemanfaatan barang dan jasanya sudah dimulai sejak Desember 2025, sementara pemilihan penyedianya baru dilakukan pada Oktober 2026, ini memunculkan tanda tanya besar. Apakah barangnya dipakai terlebih dahulu baru kontraknya menyusul, atau bagaimana mekanismenya?” ujar Rahmat dalam keterangannya.
Selain persoalan jadwal pelaksanaan yang dinilai janggal, Rahmat juga menyoroti potensi praktik “pinjam bendera” dalam proses pengadaan paket konsolidasi tersebut. Diketahui, paket bernilai Rp15,72 miliar ini merupakan hasil penggabungan dari dua kode RUP sebelumnya, yakni kode 68226480 dan 63888845.
Rahmat menilai, nilai pagu yang besar serta skema pengadaan yang tidak mencantumkan peruntukan bagi usaha kecil/koperasi maupun produk dalam negeri dalam data RUP tersebut rawan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.
“Dengan skema konsolidasi bernilai belasan miliar rupiah dan kejanggalan jadwal seperti ini, kami menduga kuat adanya potensi praktik pinjam bendera perusahaan oleh oknum tertentu untuk mengondisikan pemenang tender maupun pelaksanaan di lapangan,” tegasnya.
Atas temuan data RUP tersebut, Koar Banten mendesak pihak Inspektorat Kabupaten Serang, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta aparat penegak hukum untuk segera melakukan penelusuran dan audit terhadap perencanaan pengadaan di DPUPR Kabupaten Serang tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Serang, Mochamad Ronny Natadipraja , belum memberikan tanggapan ketika dikonfirmasi oleh awak media.(dinar)










