Aktivis Soroti Pembangunan Hunian Tetap (Huntap) di Kecamatan Labuan

PANDEGLANG, klikviral.com – Keberhasilan pembangunan merupakan salah satu tujuan dari Program Pemerintah. Untuk itu,banyak faktor penunjang yang mendukung nya,salah satu nya pembenahan Infrastruktur yang menjadi target pembangunan.

Dewasa ini, Pemerintah Kabupaten Pandeglang sedang melaksanakan pembangunan di tempat hunian tetap ( Huntap ), dengan menggandeng pihak ke 3 (Kontraktuil), sehingga apa yang menjadi tujuan Pemerintah bisa terlaksana secara baik.Rabu,(27/9/2023).

Kolaborasi antara Pemerintah dengan pihak CV. BENQ PROJECT guna untuk melakukan pembangunan infrastruktur penunjang hunian tetap di Desa Banyumekar, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang-Banten, dengan nilai anggaran Rp. 4.158.866.000 ( Empat Milyar Seratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah),dengan waktu pelaksanaan 120 hari kalender, dibawah pengawasan Konsultan pengawas CV. TSAB KONSULINDO.

Pasalnya, dalam pelaksanaanya saat ini telah menjadi sorotan oleh pihak kontrol sosial di Pandeglang. Sehingga, memicu pihak lembaga untuk melayangkan surat audiensi nanti pada tanggal 03 Oktober 2023, sekitar pukul 10.00 WIB,dilokasi Kantor Direksi Keet, dengan jumlah massa diperkirakan hingga mencapai 20 orang.

Adapun hal yang memicu mereka,untuk melaksanakan Audiensi/Dialog dengan pihak Kontraktor ataupun pelaksana disana, yang telah menjadi agenda beberapa persoalan yang perlu disampaikan kepada pihak terkait, diantra nya.

Adanya dugaan penggalian Drainase yang tidak memasang rambu peringatan, sehingga mengkhawatirkan bagi penduduk lokal/pengguna jalan terperosok di lubang penggalian sedalam 50 cm.

Dikonfirmasi lewat telepon,N Sujana Akbar membenarkan perihal surat audiensi yang telah disampaikan oleh pihak nya. Menurut Presidium Jaringan Aspirasi Masyarakat Peduli Banten ( JAM-P BANTEN ), ada beberapa hal yang perlu disikapi, dan dipertanyakan oleh pihaknya kepada pelaksana pembangunan.

“Adanya dugaan terjadinya penjualan tanah galian huntap oleh oknum yang mengaku koordinator dilapangan,adanya dugaan keluhan para pekerja yang mengaku dibayar Rp.25.000 per meter borongan galian drainase, para pekerja tidak diberikan fasilitas alat pelindung diri (APD) saat bekerja, dan penyampaian lain nya yang akan dibahas nanti saat acara audiensi” bebernya pada wartawan.

N Sujana Akbar menegaskan, dugaan terjadinya kesenjangan sosial antara warga dan para pekerja,dimana para pekerja yang saat ini sedang melaksanakan pekerjaan pembangunan infrastruktur merupakan pekerja luar yang kebanyakan dikoordinir oleh oknum yang mengaku koordinator dilapangan.

Hasil pantauan dilapangan,sejumlah warga menyampaikan kepada wartawan beberapa saat lalu,perihal terjadinya dugaan penjualan tanah galian oleh oknum yang mengaku koordinator dilapangan.

“50 ribu permobil pak kami beli,namun itu uangnya dikumpulkan untuk acara perayaan hari besar Islam di mesjid kami,sisa nya untuk membantu rehab musholla,” ucap warga saat di wawancara.

“Kalau yang satu hari,itu tanah galiannya dijual kepada warga huntap,tapi kalau yang 3 hari informasinya dijual ke luar daerah,” tutup warga serempak saat di wawancara.

Sementara itu, Kepala Desa Banyumekar saat dihubungi via telepon tidak memgetahui no kontak kontraktor/pelaksana dilapangan. Kuat dugaan saat pelaksanaan pekerjaan,kontraktor tidak melaksanakan koordinasi ataupun sosialisasi terhadap warga dan pemilik kebijakan di Desa Banyumekar.

Senada dengan Camat Labuan saat dikonfirmasi oleh wartawan yang kurang merespon perihal penyampaian informasi yang disampaikan oleh media.

Terpisah, Royen Siregar selaku Wasekjen II DPP LSM SANRA ( Sayap Amanah Nusantara ) mengatakan pada wartawan.

” Kita sudah bersama – sama dengan beberapa media terjun ke lokasi ke salah satu yang katanya anggarannya 4 Miliyar lebih dan baru pengerjaan penggalian tanah yang tujuannya untuk pembuatan embung,” ucap nya

” Jika kita lihat dari hasil investigasi, jelas paling utama yaitu kita perhatikan dahulu untuk K3 nya tidak ada , rambu – rambu kegiatan tidak ada dilokasi. Direksikeet nya dimana, keselamatan kerjanya bagaimana, terus pengelolaan tanahnya seperti apa, jelas disepanjang jalan untuk daerah lintasan truck pengangkut tanah ini, berdebu yang jelas bisa mengganggu pernapasan masyarakat sekitar,” pungkas nya.

(YEN/RG)