banten
Penurunan Tender 17,7 Persen Proyek Jalan Anyer–Labuan, Sebagai Bentuk Efisiensi Anggaran Sesuai Arahan Presiden
SERANG – Pengamat pembangunan infrastruktur, Rahmat Gunawan, angkat bicara membantah keras tudingan yang dilayangkan salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), terkait pelaksanaan paket proyek Preservasi Jalan Raya Anyer – Cilegon – Pasauran – Labuan Tahun Anggaran 2025–2027 senilai Rp136,7 miliar.
Rahmat menilai, narasi pemberitaan dan dugaan pelanggaran yang disuarakan LSM tersebut tidak benar, keliru secara regulasi, serta berpotensi menyesatkan opini publik.
Secara khusus, Rahmat meluruskan tudingan praktik “banting harga” akibat adanya selisih nilai kontrak Rp136,77 miliar dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp166,37 miliar. Menurutnya, penurunan angka penawaran sekitar 17,7 persen tersebut justru merupakan langkah positif yang sejalan dengan instruksi Presiden RI terkait efisiensi belanja negara.
“Tudingan bahwa penurunan 17,7 persen itu adalah praktik banting harga demi mengakali mutu, jelas tidak berdasar. Justru sebaliknya, penawaran PT Duta Mas Indah yang mampu menekan biaya hingga 17,7 persen dari pagu HPS adalah wujud nyata dukungan terhadap kebijakan Presiden RI mengenai efisiensi anggaran. Negara diuntungkan karena APBN bisa dihemat puluhan miliar rupiah tanpa mengurangi spesifikasi teknis,” tegas Rahmat Gunawan, Sabtu, (21/11/2026).
Rahmat menjelaskan, dalam mekanisme tender pemerintah melalui LPSE maupun e-Katalog, setiap penawaran di bawah 80 persen HPS, atau mendekati ambang kewajaran, wajib melewati audit dan klarifikasi ketat oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan.
“Lolosnya PT Duta Mas Indah sebagai pemenang, membuktikan bahwa kalkulasi harga, dukungan material, dan metode kerja perusahaan telah teruji secara sah dan rasional,” ungkapnya.
Meluruskan Empat Tudingan Teknis di Lapangan
Rahmat membedah empat poin temuan yang dituduhkan LSM tersebut dan menyebutnya sebagai kesimpulan sepihak yang tidak memahami tahapan kerja konstruksi di lapangan:
Legalitas Alat Berat Terverifikasi
Tudingan penggunaan alat berat sewaan liar dan di bawah spesifikasi dibantah tegas. Menurut Rahmat, mobilisasi alat seperti Excavator, Asphalt Finisher, maupun Tandem Roller selalu diverifikasi sebelum bekerja oleh Konsultan Pengawas (PT Surya Marzq Konsultindo) bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
“Setiap unit wajib lulus uji laik dan sesuai dokumen kontrak. Tidak ada ruang bagi kontraktor memakai alat di luar spesifikasi karena langsung tercatat dalam laporan harian pengawas,” ujarnya.
Pekerjaan U-Ditch dan Patching Masih dalam Tahapan Berjalan
Rahmat menilai, penilaian cacat mutu pada pemasangan u-ditch dan penambalan jalan (patching) terjadi karena pengamatan dilakukan pada pekerjaan yang belum selesai (on-progress).
“Pemasangan beton pracetak dilakukan bertahap; penyesuaian elevasi, pengisian semen mortar pada sambungan, hingga pemasangan plat strip dikerjakan setelah segmen terpasang presisi. Sementara patching pada jalur padat lalu lintas seperti Anyer–Labuan merupakan penanganan fungsional sementara sebelum proses pelapisan aspal akhir (overlay),” paparnya.
Pusat Kendali Direksi Keet dan Mobilitas Tenaga Ahli
Mengenai isu tidak adanya Direksi Keet dan personel inti, Rahmat menerangkan bahwa proyek preservasi mencakup ruas jalan puluhan kilometer. Kantor lapangan utama ditempatkan di titik sentral yang dekat dengan basecamp dan fasilitas pengujian agar koordinasi efektif, sementara Project Manager dan Tenaga Ahli bersertifikat (SKA) terus bergerak mengawasi berbagai titik pekerjaan secara bergantian.
Tuduhan Anggaran Fiktif K3 Tidak Berdasar
Soal penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Rahmat menegaskan bahwa klaim anggaran fiktif merupakan tuduhan serius yang tidak sesuai fakta sistem keuangan negara.
“Pembayaran komponen SMKK di Kementerian PU berbasis bukti realisasi di lapangan. Jika di satu titik ditemukan kekurangan rambu atau APD saat jam kerja tertentu, mekanismenya adalah evaluasi dan teguran pengawas agar segera dilengkapi, bukan langsung dituduh melakukan tindak pidana korupsi,” tambahnya.
Minta Semua Pihak Objektif
Rahmat Gunawan menyayangkan adanya desakan penghentian pekerjaan (Stop Work Order) maupun ancaman daftar hitam (blacklist) berdasarkan penilaian subjektif yang tidak didukung hasil uji laboratorium resmi. Ia mengingatkan bahwa proyek tahun jamak 2025–2027 ini sangat vital bagi kelancaran logistik industri Cilegon dan akses pariwisata pantai Banten.
“Jangan sampai informasi yang tidak akurat justru menghambat percepatan pembangunan infrastruktur yang sedang dinanti masyarakat. Pengawasan publik tentu perlu, tetapi harus objektif, proporsional, dan mengacu pada standar teknis Kementerian PU,” Tegasnya.
Selain itu, Rahmat Gunawan juga meminta agar pihak berwenang baik segera mengaudit organisasi LSM yang melanggar aturan seperti tercantum dalam Undang-undang nomor 17 Tahun 2013, tentang Organisasi Kemasyarakatan, Undang-undang dasar yang mengatur pendirian, pendaftaran, hak, kewajiban, dan pembinaan ormas/LSM.
Kemudian Undang-undang nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu nomor 2 Tahun 2017 menjadi Undang-Undang yang memperketat pengawasan dan larangan terhadap ormas. Ditambah Undang-Undang Yayasan / Perkumpulan: Bagi LSM yang memilih bentuk badan hukum.
“Kami meminta aparat berwenang untuk memeriksa keabsahan Oknum LSM tersebut, karena diduga keberadan kantor dan Legal Standing berdirinya lembaga itu,” tegasnya.










