Pelaksana Proyek Pembangunan Sungai Ayip Usman – Warung Jaud Bungkam

SERANG – Adanya dugaan permasalahan proyek pembangunan sungai Ayip Usman – Warung Jaud, pelaksana bungkam ketika dikonfirmasi. Hal tersebut menguatkan indikasi persoalan dalam pelaksanaan proyek.

Diketahui sebelumnya, diduga guna mengelabui masyarakat, papan informasi proyek tersebut sengaja dipasang di tempat berbeda jauh dari lokasi proyek, yakni di sekitar TPU Perumahan Banten Indah Permai (BIP). Kemudian, dalam pelaksanaannya, sejumlah sawah yang berada disekitar, tampak tidak dapat dipakai karena dijadikan sebagai tempat penimbunan bahan material, serta pematang (galengan) sawah rusak total.

Selain itu, dalam pemasangan tembok penahan saluran irigasi, diduga asal jadi tidak memakai kawat dan adukan semen, sebagian hanya tumpukan batu yang disusun.

Informasi yang didapat, proyek tersebut merupakan kegiatan dari Dinas PUPR Kota Serang untuk proyek Pembangunan Sungai Ayip Usman Warung Jaud, dengan nilai kontrak Rp 2.016.911 bersumber dari Bantuan Provinsi (Banprov) tahun 2024.

Iyan (42) Salah seorang warga Banten Indah Permai mengatakan, dirinya mengeluhkan proyek tersebut karena selain debu akibat lalu lalang kendaraan pengangkut bahan material, proyek juga dianggap telah merusak lahan pertanian.

“Debu. Terus itu sawah jadi rusak, meski belum masa tanam, tapi kok boleh merusak lahan pertanian,” ujarnya, Senin (23/09/2024).

Terpisah salah seorang aktivis di Kota Serang, Suparman U Junaedi mengatakan, siapapun yang dengan sengaja merusak, dan mengalihfungsikan lahan pertanian, maka tentu akan ada sanksinya.

“Siapapun yang merusak atau mengalihfungsikan lahan pertanian, tentu akan ada sanksinya, baik denda maupun pidana. Sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan,” tegasnya.

Untuk itu, Parman mengaku pihaknya akan melakukan investigasi mendalam terhadap temuan tersebut. Termasuk dugaan dalam proyek. Terlebih kegiatan itu merupakan Banprov.

“Nanti kami akan bentuk tim investigasi untuk mendalami dugaan ini. Jika benar, tentu akan kita tindaklanjuti dengan melaporkan ke Aparat Penegak Hukum,” ungkapnya.

UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan;

jo. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu:

pejabat pemerintah, pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana yang diancamkan.