LPI Kritisi Beberapa Pengadaan Proyek Dinkes Banten Di Duga Bermasalah, APH Jangan Tutup Mata

BANTEN- Laskar Pasundan Indonesia (LPI) soroti beberapa pengadaan proyek Dinas Kesehatan(Dinkes) Provinsi Banten di duga bermasalah

Rohmat Hidayat Aktivis LPI mengatakan “Mulai dari pembangunan gedung rumah sakit umum daerah Cilograng, Rumah Sakit Umum Daerah Labuan, Serta pembangunan Gedung Parkir dan jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Malingping anggaran yang begitu besar dikucurkan negara melalui Pemprov Banten.Rabu (6 maret 2024)

Namun sangat disayangkan pengadaan yang dilakukan diduga keras terindikasi adanya kecurangan, bahkan sampai dugaan terjadinya kerugian negara.ungkap Rohmat

Lanjut Rohmat “Hasil pantauan LPI, dengan melihat dari pada segi kualitas pembangunan yang dilaksanakan begitu terlihat jelek dan jauh dari kata layak. Diduga kuat tidak sesuai dengan spesifikasi.

“Bisa dilihat semua masyarakat hari ini bahwa Pemprov Banten melalui Dinkes Provinsi Banten diduga keras hanya menghamburkan anggaran negara saja dengan beberapa hal yang miris di pandangan mata.tandasnya

Mulai dari gedung parkir baru RSUD Malingping yang diduga keras dibangun asal jadi serta tidak adanya safety keamanan yang bagus bahkan CCTV pun tidak ada, sehingga beberapa waktu kemari terjadinya kemalingan 2 unit kendaraan di RSUD Malingping.

Serta dapat juga kita lihat RSUD Cilograng, dengan beberapa kejadian belakangan ini mulai dari terjadinya TPT longsor sampai dengan adanya ruas jalan yang tergenang banjir akibat pembangunan yang dilaksanakan, sehingga masyarakat terganggu saat menjalankan aktivitas

Maka dengan hal itu jelas buruknya sistem perencanaan yang di lakukan oleh pihak Dinkes Banten dan juga dugaan adanya nepotisme yang terjadi mengingat RSUD Malingping saja bukan hanya satu kegiatan namun semua kegiatan tersebut diduga keras jauh dari kata layak hal ini jelas mendapatkan sorotan dari berbagai kalangan salah satunya aktivis dari Lebak selatan yaitu Laskar Pasundan Indonesia (LPI).

LPI melalui Ketua umumnya menilai semua yang dikerjakan diduga keras tidak memperhatikan segi kualitas yang layak dan bagus. Apalagi jika kita lihat gedung parkir RSUD Malingping gedung yang baru selesai sudah bocor sampai ruang parkir tergenangi air.

“Bisa kita lihat bersama dugaan buruknya kualitas dari perencanaan pembangunan yang di laksanakan oleh Dinkes Banten yang mana gedung parkir RSUD Malingping saja gedung baru tidak memiliki CCTV dan sudah pada bocor sehingga ruangan untuk parkir sendiri sampai tergenangi air , serta kita juga lihat ruas jalan cilograng yang berada tepat di depan RSUD Cilograng sempat tergenangi banjir di saat musim penghujan hal ini jelas bahwa perencanaan pembangunan diduga keras di paksakan”cetus Rohmat

Maka dengan hal itu Lpi tegas meminta kepada Aparatur Penegak Hukum (APH) untuk tidak tutup mata akan hal ini ,karena jelas ini harus menjadi bahan evaluasi serius semua pihak apalagi APH karena jelas besar dugaan adanya KKN yang terjadi jika kita lihat dari segi kualitas pelaksanaan dan perencanaan yang dilakukan.

Karena ini berkaitan dengan keuangan negara yang setiap hal perlu menjadi perhatian masyarakat , maka dengan beberapa kejadian yang terjadi APH mulai dari Kejaksaan Tinggi Banten (Kejati),Kejagung,Polda Banten , sampai Mabes Polri , dan KPK harus turun tangan mengaudit semua kegiatan yang di laksanakan di Dinkes Banten

Juga pihak PJ Gubernur Banten untuk mencopotnya Kadiskes Banten dengan dasar semua kegiatan yang dilaksanakan Dinkes Banten sebagai pengguna anggaran harus bertanggung jawab penuh dalam segala hal.tegas Rohmat

Sementara awak media belum dapat mengkonfirmasi pihak Dinkes Banten.

Ndr –  RG